PR DEPOK – Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Said Didu mengemukakan pernyataan menohok terkait fenomena banjir yang terjadi di DKI Jakarta.
Pernyataannya tersebut mendapat sorotan setelah menyinggung salah satu lembaga negara, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Diketahui, banjir Jakarta jadi yang paling sering diperbincangkan ketimbang banjir di wilayah Jabodetabek lainnya.
Dengan demikian, banyak pihak yang menganggap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan belum mampu menangani banjir Jakarta.
Salah satu yang menilai bahwa Anies Baswedan gagal mengatasi banjir yakni Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP, Antonius Benny Susetyo.
Benny Susetyo meminta Anies Baswedan tidak menyalahkan alam ketika terjadi banjir dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan bencana ke depannya.
“Justru dengan hebatnya teknologi, kita itu sudah bisa seharusnya memantau curah-curah hujan itu,” ucapnya pada Selasa, 23 Februari 2021.
Menanggapi hal tersebut, Said Didu pun mempertanyakan apakah BPIP memang memiliki fungsi sebagai buzzer.
Kemudian, dalam cuitannya itu, Said Didu juga mempertanyakan apakah Benny Susetyo digaji Rp100 juta per bulannya sebagai seorang buzzer.
Baca Juga: Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 12 Resmi Dibuka! Berikut Syarat dan Cara Daftar Kartu Prakerja
“Apakah BPIP memang memiliki fungsi sbg Buzzer dg gaji Rp 100 juta per bulan?” tulis Said Didu seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter msaid_didu.
Lebih lanjut, menurut Benny Susetyo, teknologi pemantau curah hujan seharusnya menjadi dasar untuk menetapkan kebijakan yang terukur dan jelas, sehingga banjir dapat ditangani dengan baik.
Ia menilai bahwa kesalahan Anies Baswedan yakni tidak melanjutkan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintahan gubernur sebelumnya.***