PR DEPOK - DPP PDI Perjuangan belum berpikir untuk mengganti Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) usai Nurdin Abdullah dengan kader lain.
Diketahui sebelumnya, Nurdin Abdullah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima Rp5,4 miliar dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa secara internal partai masih syok dengan kabar operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kadernya itu.
Alasannya karena Nurdin Abdullah dikenal sebagai sosok yang bersih dan mempunyai etos kerja yang baik.
"Kami belum memikirkan kesana (mengganti Nurdin) karena kami juga syok, kami sangat kaget karena beliau itu rekam jejaknya kan sangat baik," kata Hasto saat ditemui di Pintu silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok. com dari Antara, Minggu, 28 Februari 2021.
Ia menuturkan bahwa selain dikenal sebagai sosok yang mendalami ilmu pertanian, Nurdin Abdullah juga orang yang mendedikasikan dirinya untuk kepentingan masyarakatnya, terutama para petani.
Baca Juga: Jokowi Legalkan Investasi Miras, Haikal Hassan: Artinya Setiap Sila dalam Pancasila Kita Dilanggar
"Sehingga kami sangat kaget atas kejadian (penangkapan Nurdin) tersebut," ujarnya melanjutkan.
Ia menyadari bahwa partai memang tidak bisa intervensi dalam penegakan hukum.
Namun, ia tak menampik jika ada masukan dari jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan agar Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan melakukan advokasi terhadap Nurdin Abdullah.
Baca Juga: Singgung Jakarta Soal Miras, Ferdinand ke Warga DKI: Mereka Lupa Pemprov Punya Saham di Pabrik Bir
"Partai memang tidak boleh intervensi hukum. Masukan yang diberikan dari jajaran DPD agar partai melakukan advokasi, tapi kami masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait hal tersebut," kata Hasto.
Ia mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu keterangan lebih lengkap dari KPK terkait kegiatan OTT tersebut.
"Karena beliau itu kan rekam jejaknya sangat baik. Apakah ini ada faktor x yang kami belum ketahui, kami masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari KPK. Tapi kan itu soal sikap yang berada dalam koridor ketaatan kami pada proses hukum tanpa intervensi politik," kata Hasto.***