PR DEPOK - Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengeluarkan pernyataan sikap resmi menanggapi situasi keamanan dalam aksi unjuk rasa antikudeta di Myanmar pada Minggu, 28 Februari.
Pertama, Indonesia mengucapkan duka cita dan bela sungkawa yang mendalam kepada korban dan keluarga warga Myanmar.
Indonesia juga turut prihatin dengan meningkatnya kekerasan di Myanmar yang telah menyebabkan korban jiwa dan luka-luka.
Baca Juga: Jadwal dan Sinopsis Singkat Film di Bioskop Trans TV Pekan Ini, 1 sampai 6 Maret 2021
Untuk itu, negara Indonesia menyerukan agar aparat tidak menggunakan kekerasan lagi untuk mencegah timbulnya korban yang lebih banyak.
“Indonesia menyerukan agar aparat keamanan tidak menggunakan kekerasan dan menahan diri guna menghindari lebih banyak korban jatuh serta mencegah situasi tidak semakin memburuk,” tulis Kemenlu dalam pernyataan resminya, dikutip Pikiranrakyat-depok.com.
Pernyataan Menlu ini pun kemudian ditanggapi oleh Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule.
Baca Juga: Sinopsis Sicario, Aksi Anggota FBI Menangkap Bos Kartel Narkoba di Perbatasan AS-Meksiko
Iwan Sumule lantas melontarkan sindiran dengan mengatakan Menlu Indonesia tampaknya tinggal di Alaska atau mungkin cermin di Gedung Kemenlu retak sehingga Menlu tak bisa berkaca diri.
Alasannya menurut Iwan, kekerasan aparat yang saat ini terjadi di Myanmar serupa dengan situasi di Indonesia ketika masyarakat Indonesia juga sedang unjuk rasa.
Tanggapan tersebut disampaikan Iwan Sumule melalui akun Twitter pribadinya @KetumProDEM pada Minggu, 28 Februari 2021.
“Jangan² Menlu Indonesia tinggalnya di kota Utqiagvik-Alaska atau mungkin cermin di toilet gedung Kemenlu retak seribu, karena bisa²nya minta Myanmar tak gunakan kekerasan hadapi pendemo. Bagaimana tidak, Indonesia sendiri kerap gunakan kekerasan hadapi pendemo. Iya gak sih?” ujarnya.
Diketahui, Myanmar dilanda kekacauan ketika tentara merebut kekuasaan dan menahan pemimpin pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dan sebagian besar para pemimpin partainya.
Pihak militer menuduh adanya kecurangan dalam pemilihan November yang dimenangkan partai Suu Kyi secara telak.
Namun, partai Suu Kyi dan pendukungnya mengatakan hasil pemungutan suara November harus dihormati.
Kudeta yang menghentikan kemajuan Myanmar menuju demokrasi setelah hampir 50 tahun menerapkan konsep pemerintahan militer, telah membawa ratusan ribu pengunjuk rasa ke jalan-jalan dan menuai kecaman dari negara-negara barat hingga beberapa dari mereka menjatuhkan sanksi terbatas.***