PR DEPOK – Peraturan Presiden (PP) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang telah diteken pada 2 Februari 2021, kini menjadi polemik yang bergulir di tengah publik.
Dalam PP yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu disebutkan, industri minuman beralkohol dan minuman keras beralkohol merupakan bidang usaha yang bisa diusahakan oleh semua penanam modal yang memenuhi persyaratan.
Selain itu, disebutkan pula penanaman modal baru untuk industri minuman keras mengandung alkohol dan minuman mengandung alkohol bisa dilakukan di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.
Baca Juga: Sinopsis Terminator 3: Rise of The Machine, Aksi Terminator Hentikan Serangan Robot Canggih Skynet
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, M Cholil Nafis mengemukakan, kearifan lokal tidak bisa dijadikan sebagai dalih untuk melegalkan minuman keras (miras).
"Tidak bisa atas nama kearifan lokal atau sudah lama ada, maka dipertahankan," kata Cholil, seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari ANTARA.
Cholil mengatakan, secara pribadi dirinya menolak investasi miras meskipun dilokalisir menjadi empat provinsi saja.
Cholil berpendapat, pembukaan industri miras hanya akan memberikan keuntungan kepada segelintir orang saja. Namun, sejatinya akan menimbulkan kerugian besar bagi masa depan rakyat.
"Saya pikir harus dicabut kalau mendengarkan pada aspirasi rakyat, karena ini tidak menguntungkan untuk masa depan rakyat. Mungkin untungnya bagi investasi iya, tapi mudaratnya bagi investasi umat," ujar Cholil.
"Karena kita larang saja masih beredar, kita cegah masih lolos, bagaimana dengan dilegalkan apalagi sampai eceran dengan dalih empat provinsi, tapi, kan, nyebar ke provinsi lain, karena hasil investasi tak sebanding dengan rusaknya bangsa ini," sambungnya.
Baca Juga: Geram Teddy Gusnaidi Haramkan Fatwa MUI, Tifatul Sembiring: Emang Situ Siapa? Ulama Itu Penerus Nabi
Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas juga mengkritik kebijakan pemerintah membolehkan industri miras.
Anwar Abbas menilai, kebijakan tersebut seolah menganggap masyarakat dan bangsa Indonesia hanya sebagai objek eksploitasi oleh pemerintah dan dunia usaha.
"Kebijakan ini tampak sekali bahwa manusia dan bangsa ini telah dilihat dan diposisikan oleh pemerintah dan dunia usaha sebagai objek yang bisa dieksploitasi," kata Anwar Abbas.
Baca Juga: Sebut Miras Haram, Said Didu ke Ma'ruf Amin: Mohon Gunakan Kekuasannya untuk Selamatkan Umat
Dia memandang kebijakan pemerintah membuka aliran investasi untuk industri miras, justru hanya mengedepankan kepentingan pengusaha daripada kepentingan rakyat.
"Fungsinya sebagai pelindung rakyat tentu tidaklah akan memberi izin bagi usaha-usaha yang akan merugikan dan merusak serta akan menimbulkan kemafsadatan bagi rakyatnya," tutur Anwar Abbas.***