PR DEPOK – Anggota DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mempercepat pencairan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) DKI Jakarta.
Lukman mengungkapkan, bahwa dirinya telah menerima sejumlah keluhan dari warga terkait BST DKI yang hingga saat ini tidak kunjung cair.
"Waktu reses, banyak warga mengeluh tentang dana BST yang sampai sekarang belum cair. Saya mohon dipercepatlah, diperjelas jadwalnya," tutur Lukman, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari ANTARA.
"Kasihan ini rakyat banyak yang ekonominya susah karena pandemi," sambungnya.
Lukman turut mengingatkan Pemprov DKI Jakarta mengenai pencairan BST DKI yang seharusnya dicairkan setiap bulan, namun hingga pekan kedua Maret 2021 BST DKI tahap 2 tidak kunjung cair.
"Katanya kan BST ini cair setiap bulan, mulai Januari, Februari, Maret, hingga April 2021. Tapi ini sudah pekan kedua Maret kok yang tahap dua belum cair juga," ujar Lukman.
Selain itu, legislator dari Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta tersebut juga meminta Dinas Sosial DKI untuk memperbaiki sistem distribusi BST DKI agar bantuan tersebut dapat tepat sasaran, baik dari segi penerima maupun penggunaannya.
Baca Juga: Lamaran Aurel dan Atta Digelar Hari Ini, Krisdayanti Tak Permasalahkan Posisi Orang Tua di Pelaminan
"Pendataannya harus akurat, tepat sasaran untuk mereka yang benar-benar membutuhkan," kata Lukman.
Lukman mengakui mendapat informasi, banyak penerima BST DKI yang tidak menggunakan bantuan sebesar Rp300.000 tersebut untuk membeli kebutuhan pokok sebagaimana mestinya.
"Malah saya dengar ada yang memakai dana BST untuk bayar cicilan. Nah ini jadi pertanyaan juga, mungkin ada yang salah dengan pendataan penerima dan pengawasannya," kata anggota komisi A DPRD DKI Jakarta tersebut.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengakui adanya keterlambatan pencairan BST DKI tahap 2 yang seharusnya cair pada Februari 2021.
Baca Juga: Cara Cek Bansos 2021 BST DKI Jakarta Rp300 Ribu di corona.jakarta.go.id, Cair Maret 2021 dengan KK
Keterlambatan tersebut terjadi karena Pemprov DKI Jakarta sedang melakukan pemutakhiran data penerima BST DKI.
"Penundaan dilakukan karena ada perubahan data seperti penerima manfaat meninggal dunia, pindah dari Kota Jakarta, perubahan status perkawinan dan lain-lain," kata Riza.
Selain itu, dengan adanya pemutakhiran data tersebut, terdapat penurunan jumlah data penerima untuk tahap.
Baca Juga: Demi Hormati Hari Raya Nyepi, Bandara I Gusti Ngurah Rai Akan Ditutup Selama 24 Jam
Pada tahap 1, Januari 2022, penerima BST DKI berjumlah 1.992.098 KK. Sedangkan, setelah pemutakhiran data jumlah penerima BST DKI tahap 2 menjadi sebanyak 1.805.216 KK.
Sehingga terjadi penurunan jumlah data penerima sebanyak 186.882 KK.***