Max Sopacua Sempat Bantah Terlibat dalam KLB, Yan Harahap: Omongan tak Sesuai Pebuatan, Manusia Munafik!

28 Maret 2021, 11:38 WIB
Kolase potret Max Sopacua (kiri) dan Yan Harahap (kanan). /Dok. ANTARA dan Twitter/@YanHarahap.

PR DEPOK - Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Yan Harahap menanggapi terkait penggagas terselenggarakannya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang menghasilkan KSP Moeldoko sebagai Ketua umum (Ketum).

Yan Harahap mengatakan bahwa Max Sopacua adalah salah satu penggagas KLB. Padahal di awal kabar kudeta ini muncul, Max Sopacua sempat membantah habis-habisan kalau dirinya tidak terlibat.

Hal itu diungkapkan Yan Harahap melalui akun Twitter pribadinya @YanHarahap, pada Minggu, 28 Maret 2021.

Baca Juga: Polisi yang Tewas Kabarnya Bukan Terduga Insiden Laskar FPI, Refly: Banyak Hal Aneh dalam Penanganan Kasus Ini

"Di awal kudeta ini terungkap, Max Sopacua bantah habis2an ia tidak terlibat," kata Yan Harahap sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.

Ia pun menyebut bahwa sampai 'berang' pada Syarief Hasan. Pada akhirnya Max Sopacua pun ketahuan sebagai salah satu penggagas KLB.

"Sampai2 berang pada Pak @syariefhasan yg menyebut dirinya terlibat. Akhirnya ketahuan, bhw ia lah salah satu penggagas KLB abal2 tsb. Omongan tak sesuai perbuatan. Manusia munafik!" ujar Yan Harahap.

Cuitan Yan Harahap. Tangkapan layar Twitter/@YanHarahap.

Baca Juga: Habib Rizieq Akui Digembok 24 Jam di Sel dan Tak Boleh Dibesuk, Refly: Miris, Pihak Lain Diproses Saja Tidak

Terkait hal itu, Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan juga sempat mengatakan di akun Twitternya @syariefhasan, pada Kamis, 25 Maret 2021.

"Segala bentuk Kudeta merupakan preseden/contoh buruk bagi demokrasi. Hal yang tidak dibenarkan dari segala sisi," kata Syarief Hasan.

Diketahui sebelumnya, KSP Moeldoko dinyatakan terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB di Sumut beberapa waktu lalu.

Baca Juga: PPATK Sebut 92 Rekening FPI yang Terblokir Terbuka Sendiri, HNW: Bukan Saling Lempar Bola, Tegakkan Keadilan

Polemik yang terjadi di tubuh Partai Demokrat ini masih terus diperbincangkan dan menjadi perdebatan panjang hingga saat ini.

Terkait persoalan itu, Agus Hartimurti Yudhoyono (AHY) sebelumnya telah meminta dengan hormat kepada Presiden Jokowi, khususnya Menteri Hukum dan HAM untuk tidak memberikan pengesahan terhadap KLB Partai Demokrat yang melanggar hukum dan konstitusi partai.***

Editor: Ramadhan Dwi Waluya

Sumber: Twitter @YanHarahap

Tags

Terkini

Terpopuler