Network
PR DEPOK Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Yan Harahap, mengomentari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang membantah pernyataan Presiden RI Joko Widodo soal Indonesia yang tidak impor beras selama hampir tiga tahun.
Dalam cuitan yang diunggah di akun Twitter pribadinya @YanHarahap, ia mengatakan bahwa data BPS tersebut dapat menambah tugas sosok yang disebutnya 'kakak pembina'.
Selain itu, Yan Harahap menilai bahwa data yang dicatat oleh BPS itu akan meningkatkan biaya pengalihan isu, yang akan membuat buzzer senang.
"Gara2 data ini, bisa2 tugas kakak pembina bertambah, biaya ‘pengalihan’ pun meningkat, buzzerp pun senang," ujarnya pada Sabtu, 27 Maret 2021, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Gara2 data ini, bisa2 tugas kakak pembina bertambah, biaya ‘pengalihan’ pun meningkat, buzzerp pun senang. https://t.co/LOc9kZ4640— ???????????? ℍ???????????????????????? (???? ???? ????) (@YanHarahap) March 27, 2021
Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia sudah tidak melakukan impor beras selama hampir tiga tahun.
Presiden RI ke-7 itu mengatakan bahwa hingga Juni 2021, ia memastikan bahwa tidak akan ada beras impor yang masuk ke Indonesia.
"Sudah hampir tiga tahun ini kita tidak mengimpor beras, dan saya tegaskan, memang ada MoU dengan Thailand dan Vietnam, itu hanya untuk berjaga-jaga mengingat situasi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian," ujar Jokowi menegaskan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas meminta agar publik segera menghentikan perdebatan terkait isu impor beras tersebut.
