Network
PR DEPOK - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini memberikan klarifikasi wacana impor beras yang belakangan ini ramai diperbincangkan publik.
Melalui akun Twitter resminya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa kebijakan impor beras tidak akan dilakukan hingga bulan Juni nanti.
Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi pada Jumat, 26 Maret 2021 kemarin.
Soal beras, tidak akan ada impor komoditas beras hingga Juni nanti. Selama hampir 3 tahun ini Indonesia juga tidak mengimpor beras.
Memang, ada nota kesepahaman kita dengan Thailand dan Vietnam, tapi itu baru berupa opsi, berjaga-jaga di tengah situasi pandemi. pic.twitter.com/HIAGw775mY— Joko Widodo (@jokowi) March 26, 2021
"Soal beras, tidak akan ada impor komoditas beras hingga Juni nanti," kata Jokowi seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun @jokowi.
Menguatkan pernyataannya itu, Jokowi bahkan mengungkapkan bahwa Indonesia tidak mengimpor beras selama hampir 3 tahun ke belakang.
"Selama hampir 3 tahun ini Indonesia juga tidak mengimpor beras," ucapnya.
Baca Juga: BPNT, PKH, dan BST Periode Maret dan April Akan Disalurkan Kemensos pada 29-30 Maret 2021
Kemudian terkait nota kesepahaman yang sempat disebut-sebut publik, Jokowi membenarkan adanya kesepakatan itu.
Namun, menurutnya nota kesepahaman Indonesia dengan Thailand dan Vietnam itu hanya sebuah opsi yang dilakukan untuk berjaga-jaga di situasi pandemi Covid-19.
"Memang, ada nota kesepahaman kita dengan Thailand dan Vietnam, tapi itu baru berupa opsi, berjaga-jaga di tengah situasi pandemi," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Baca Juga: Pendaftaran Sekolah Kedinasan Akan Dibuka pada 9 April 2021, Berikut Penjelasan dari Kepala BKN
Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan bahwa beras-beras yang dihasilkan para petani lokal di masa panen raya akan diserap oleh Perum Badan Urusan Logistik (Bulog).
Pada panen raya mendatang ini, beras petani akan diserap oleh Perum Badan Urusan Logistik (Bulog).
Saya telah memerintahkan Menteri Keuangan untuk menyiapkan anggaran yang diperlukan untuk penyerapan beras dari petani lokal tersebut.— Joko Widodo (@jokowi) March 26, 2021
"Pada panen raya mendatang ini, beras petani akan diserap oleh Perum Badan Urusan Logistik (Bulog)," katanya.
Mendukung langkah tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah diperintahkan agar mempersiapkan anggaran yang diperlukan, yakni untuk penyerapan beras dari petani lokal.
Baca Juga: Dukung Pemerintah Larang Aktivitas Mudik Lebaran 2021, Wakil Ketua MUI: untuk Kebaikan Kita Semua
"Saya telah memerintahkan Menteri Keuangan untuk menyiapkan anggaran yang diperlukan untuk penyerapan beras dari petani lokal tersebut," ujar Presiden Jokowi.
Seperti diketahui bersama, isu impor beras dalam beberapa waktu terakhir memang santer dibicarakan publik.
Berbagai pihak menyuarakan penolakannya lantaran kebijakan tersebut dianggap dapat merugikan petani lokal.
Menanggapi perdebatan tersebut, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi lalu menjelaskan bahwa kebijakan impor beras itu dilakukan untuk langkah jaga-jaga.
Mendag dalam pernyataannya menuturkan, daya serap gabah oleh Bulog pada bulan Maret tampak rendah, salah satunya karena faktor musim hujan yang berdampak pada basahnya gabah.
"Jadi hitungan saya stok akhir Bulog yang 800.000, dikurangi stok impor 300.000 ton. Berarti stok itu tidak mencapai 500.000 ton, ini yang paling rendah dalam sejarah Bulog," kata Mendag.***
