PR DEPOK – Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memberikan komentarnya atas pernyataan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah.
Sebelumnya, Wana mengatakan bahwa permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memiskinan koruptor hanya gimmick semata.
Menanggapi hal tersebut, Relfy Harun memaparkan penjelasannya melalui sebuah video yang ia unggah melalui kanal YouTube Refly Harun.
Akademisi itu pun menyoroti rendahnya angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.
“Artinya, turun IPK (Indeks Persepsi Korupsi) dan ini mengindikasikan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi di era pemerintahan Jokowi tidak bisa dibilang berhasil,” ucapnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com pada Selasa, 20 April 2021.
“Kalau dibilang gagal, katakanlah kita masih menghargai dan masih ada waktu tiga setengah tahun lagi untuk membuktikan apakah pemerintahan ini committed dalam atau tidak dalam melakukan pemberantasan korupsi,” ujar Refly Harun lagi.
Baca Juga: Pasangan di India harus Pindah Rumah 18 Kali dalam 3 Tahun karena Sang Istri Takut Kecoa
Persoalannya, lanjut dia, adalah pada kata ‘unable’ dan ‘unwilling’. Menurutnya, jika dibilang unable, hal itu bisa berarti iya dan bisa tidak.
“Kenapa? Sederhananya begini, barangkali Presiden Jokowi memiliki kemampuan pada dirinya untuk memerintahkan pemberantasan korupsi,” tuturnya.
Ia juga berpendapat bahwa kadang-kadang politik, kekuasaan, dan bisnis berkelindan menjadi satu.
Baca Juga: Jadwal Pemadaman Listrik Kota Depok Selasa, 20 April 2021, Mulai Pukul 10.00 hingga 24.00 WIB
“Tapi willing atau keinginan inilah yang sebenarnya sangat memprihatinkan di era pemerintahan Presiden Jokowi,” katanya.
“Saya tidak melihat pemberantasan korupsi itu menjadi sebuah agenda prioritas dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi dan makin surut,” ucap Refly Harun lagi.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa tak sedikit orang yang berpikir bahwa hal ini mungkin adalah akhir dari sejarah KPK.
“Dan sepertinya ini dikehendaki baik oleh legislator maupun pemerintahan Presiden Jokowi, yaitu kita tak memiliki KPK yang kuat-kuat amat lagi,” tuturnya.
Baca Juga: Segara Klaim dan Tukarkan Kode Redeem Free Fire Hari Ini Selasa, 20 April 2021 Resmi dari Garena
“Kalau pemerintahan Jokowi adalah part of solutions, kita masih bisa berharap bahwa pemberantasan di akhir masa sisa pemerintahan Jokowi akan berjalan tidak ‘biasa-biasa saja’,” ujarnya.
Akan tetapi kalau part of problems, jelas dia, maka masyarakat hanya dapat melihat bahwa pemerintahan Presiden Jokowi mencatat pemberantasan korupsi dalam titik yang rendah.
“Jangan-jangan di tahun berikutnya, IPK kita tambah rendah,” kata Refly Harun.
Baca Juga: 7 Tips Mencegah Bau Mulut Akibat Sering Memakai Masker Selama Bulan Puasa
Ia lantas mengingatkan bahwa KPK lebih banyak ditentukan oleh Presiden Jokowi. Karena menurutnya, Jokowi telah dua kali merekrut pimpinan KPK dalam masa pemerintahannya.
Kendati begitu, ia tetap berharap pemerintahan Jokowi masih bisa menunjukkan gairah dan pemberantasan korupsi dalam tiga setengah tahun terakhir masa jabatannya.
“Walaupun terus terang, saya kadang-kadang pingin bertaruh kepada siapa pun bahwa tidak akan maju ke mana pun. Tapi, mudah-mudahan saya salah,” tuturnya.***