PR DEPOK – Pascapenembakan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha, Istana Kepresidenan menggelar rapat evaluasi terkait situasi keamanan di Papua.
Dalam agenda tersebut, Moeldoko didampingi Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodawardhani mengumpulkan kementerian/lembaga terkait mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), hingga Bupati Kabupaten Intan Jaya.
Moeldoko turut mengucapkan belasungkawa atas gugurnya salah satu putra terbaik bangsa, Kabinda Papua Danny Nugraha.
Baca Juga: Link Live Streaming Lazio vs AC Milan, Selasa 27 April 2021 Pukul 1.45 WIB
Moeldoko menyebutkan agar tidak terjebak dengan situasi, karena itu ia meminta berbagai masukan untuk mencari solusi terbaik penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.
“Operasi di Papua perlu dievaluasi. Kadang-kadang ada sesuatu yang simple tapi justru membuat rumit keadaan. Jangan terjebak pada situasi itu, maka harus ada perubahan dan pembenahan,” ujar Moeldoko saat menggelar Rapat Koordinasi Perkembangan Situasi Keamanan Terkini Papua, di Gedung Bina Graha Jakarta, pada Senin 26 April 2021.
Pernyataan Moeldoko kala itu kemudian disetujui Kabaintelkam Polri Irjen Paulus Waterpauw.
Baca Juga: KPK Limpahkan Barang Bukti Agung Sucipto, Pemberi Suap Gubernur Sulsel Nonaktif Segera Jalani Sidang
Menurut Paulus, tatanan sinergitas di lapangan belum padu. Bila sudah tertata dengan tepat, maka upaya penumpasan dan penangkapan KKB bisa terus berlanjut.
Sedangkan, Wakil Kepala (Waka) BIN Letjen TNI Purn Teddy Lhaksmana Widya Kusuma menegaskan, dengan kondisi Papua saat ini, maka pemerintah punya peluang untuk menuntaskan masalah KKB.
Selain itu, ia menyinggung soal penyebutan nama KKB.
Menurutnya KKB sudah tidak sesuai, karena beberapa pihak mengusulkan penyebutan KKB menjadi separatis teroris.
Penyebutan tersebut dinilai menjadi sebuah tindak kontra-terorisme melalui Resolusi 1373 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
sementara itu, Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto menjelaskan, penanganan KKB di Papua perlu melibatkan tokoh dan masyarakat adat hingga pemerintah daerah.
Sedangkan Kepala BNPT Boy Rafli Amar dan Asops Kapolri Irjen Pol Imam Sugianto sepakat, operasi di Papua bukan operasi militer, melainkan operasi penegakan hukum.
“Maka, kejahatan KKB di Papua bisa diproses secara hukum. Tapi keterlibatan TNI di sana terkait masalah kedaulatan negara, sehingga harus totalitas hadapi situasi di Papua,” ujar Boy.
Menanggapi aksi KKB, Bupati Kabupaten Puncak Jaya Yuni Wonda menyampaikan, penanganan situasi di Papua, khususnya di Puncak Jaya memerlukan pengawasan dan pendekatan khusus.
“Perlu ada pendekatan ke masyarakat, bangun komunikasi yang baik. Perlu juga pembangunan infrastruktur jalan, rumah singgah, dan listrik,” ujar Yuni Wonda.
Sebelumnya, evaluasi keamanan di Papua sudah dilakukan Kemenko Polhukam, lewat rakor khusus yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD.
Salah satu poin dalam rapat tersebut, Mahfud MD menegaskan perlunya penguatan koordinasi dan meningkatkan intensitas operasi di Papua.***