PR DEPOK - Pakar hukum tata negara, Refly Harun, menyoroti soal penangkapan Munarman yang dilakukan oleh Detasemen Khusus atau Densus 88 Antiteror Polri.
Dalam keterangannya kali ini, ia menanggapi pernyataan Fadli Zon yang membela Munarman dengan mengatakan tuduhan terhadap mantan Sekretaris Umum FPI itu mengada-ada dan kurang kerjaan.
Senada dengan Fadli Zon, Refly Harun juga mengatakan dirinya tidak percaya dengan tudingan bahwa Munarman terlibat terorisme.
"Kalau kritis terhadap pemerintahan, iya. Karena itulah dia kemudian bergabung dengan FPI. Dan berani berkata keras, karena dia punya latar belakang hukum, atau pernah menjadi YLBHI," ujarnya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube Refly Harun.
Ia lantas mewanti-wanti agar negara ini tidak sampai di tahap tidak bisa membedakan antara orang yang kritis dengan orang yang melakukan tindak pidana.
Menurut pakar hukum tersebut, seharusnya negara ini betul-betul mempertahankan demokrasi Indonesia, dan tidak mengisinya dengan lelucon-lelucon hukum.
"Dan tidak mengisinya dengan lelucon-lelucon hukum, seperti misalnya masalah Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, masalah Anton, masalah Habib Rizieq, dan sekarang masalah Munarman," tutur Refly Harun melanjutkan.
Sementara itu, terkait imbauan yang disampaikan oleh salah seorang politisi PDIP bahwa publik harus percaya kepada polisi, pakar hukum tersebut menilai bahwa hal tersebut bukan masalah utama yang dihadapi saat ini.
"Kita bukan soal percaya atau tidak percaya dalam konteks ini, tetapi soal bagaimana konstruksi hukumnya sehingga seorang Munarman yang berkeliaran di mana-mana, membela Habib Rizieq, dan lain sebagainya, tiba-tiba dianggap sebagai teroris," katanya menerangkan.
Baca Juga: Untuk Angkat KRI Nanggala-402 dari Dasar Laut, TNI AL Akan Gunakan Metode Ini
Menurutnya, teroris itu biasanya harus bergerak diam-diam, sedangkan Munarman dapat dilihat dengan jelas kegiatan dan gerak-geriknya.
Munarman, kata Refly Harun menuturkan, adalah sosok yang sangat kritis terhadap pemerintahan.
Terkait hal ini, ia lantas berharap agar penegak hukum nantinya dapat membedakan antara kritis dan tindak pidana.
"Karena kalau setiap orang kritis dianggap melakukan tindak pidana, wah bahaya kita. Jadi kita menjadi bangsa yang tidak bisa terbuka dengan pikiran, dengan perbedaan, dengan usulan-usulan perbaikan dan sebagainya," ujarnya menambahkan.***