Soal Doa Qunut Muncul di Tes Wawasan Kebangsaan, Gus Umar: Apa Hubungannya dengan Tes dari KPK?

5 Mei 2021, 10:30 WIB
Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Umar Hasibuan atau Gus Umar. /Instagram.com/@umar_hasibuan70.

PR DEPOK - Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Umar Hasibuan mengomentari kabar munculnya soal doa qunut yang dipakai pada salat Subuh, dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pria yang sering dipanggil Gus Umar tersebut berpendapat, pertanyaan terkait doa qunut bahkan tidak pernah muncul dalam tes menjadi guru agama sekalipun.

"Bahkan test jadi guru agama dimanapun tak ada pertanyaan anda baca Qunut atau tidak ketika sholat," kata Gus Umar seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @UmarAlChelsea_ pada Rabu, 5 Mei 2021.

Baca Juga: Heboh Investasi Bodong 212 Mart, Emerson Yuntho: Kondisi di Tempat Ente Gimana? Ramai, Sepi, atau Tutup?

Tampak heran, Gus Umar lantas menanyakan keterkaitan antara doa qunut dengan tes wawasan kebangsaan buatan KPK.

Kemudian seolah geram, ia menegaskan agar tak perlu dengan cara begitu Novel Baswedan dan lainnya disingkirkan dari KPK.

"Apa hubungannya baca qunut dgn test wawasan kebangsaan versi @KPK_RI ?
Gak gitu juga kali caranya buat usir Novel Baswedan cs dari KPK woi!!!" ucapnya mengakhiri cuitan.

Cuitan Umar Hasibuan atau Gus Umar. Tangkap layar Twitter.com/@UmarAlChelsea_

Baca Juga: Korban Investasi Bodong 212 Mart Lapor Polisi, Saidiman: Ahok Sudah Mengingatkan Jangan Mau Ditipu Pakai Ayat!

Seperti diketahui bersama, sebelum hasil TWK dari KPK diumumkan, beredar kabar terkait pertanyaan-pertanyaan yang disediakan dalam tes tersebut.

Beberapa di antaranya adalah membahas soal doa qunut pada salat subuh, organisasi Front Pembela Islam (FPI), dan pendapat peserta tes terkait program pemerintah saat ini.

Pengamat Hukum Tata Negara, Universitas Andalas, Feri Amsari bahkan menyebut pertanyaan dalam tes tersebut janggal dan mengada-ada.

Baca Juga: Cara Daftar Bansos Rp3,5 Juta untuk Tambahan Modal Usaha dari Kemensos

Menurutnya, pegawai KPK tidak semestinya secara etis berurusan dengan perdebatan politik yang terjadi di Indonesia.

Bahkan, lanjut dia, mereka juga tidak boleh menunjukkan keberpihakan terhadap program yang dijalankan oleh pemerintah.

"Padahal pegawai tidak boleh secara etis berurusan dengan perdebatan politik dan mereka tidak boleh menunjukkan dukungan atau tidak dukungan terhadap program-program pemerintah, karena bisa saja program itu terkait kasus korupsi," kata Feri Amsari menjelaskan.***

Editor: Ramadhan Dwi Waluya

Sumber: Twitter @UmarAlChelsea07

Tags

Terkini

Terpopuler