PR DEPOK - Setelah dibanjiri kritik dari berbagai pihak terkait pertanyaan yang termuat dalam tes wawasan kebangsaan (TWK), lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya buka suara.
Menanggapi kejanggalan soal di TWK tersebut, pihak KPK mengaku tak ikut terlibat dalam penyusunan soal dan materi wawancara dalam TWK yang diberikan pada pegawai KPK.
Pelaksanaan tes yang merupakan syarat pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) itu diketahui melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Intelijen Negara (BIN).
Kemudian, ada pula Badan Intelijen Strategis TNI, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat (Pusintel TNI AD), Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat (Dipsiad), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Membantah tuduhan yang mengarah pada KPK, Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri lantas menjelaskan bahwa pihak yang menyusun seluruh tes berupa soal ataupun materi wawancara adalah pihak BKN.
"Semua alat tes berupa soal dan materi wawancara disusun oleh BKN bersama lembaga-lembaga tersebut. Sebelum melaksanakan wawancara telah dilakukan penyamaan persepsi dengan pewawancara dari beberapa lembaga tersebut," kata Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat 7 Mei 2021.
Tak hanya itu, seolah menegaskan kembali bahwa KPK tak ikut campur, Ali Fikri menuturkan kegiatan TWK yang diberlakukan pada ribuan pegawai KPK itu pun diselenggarakan oleh BKN.
"Seperti dijelaskan sebelumnya, asesmen tes wawasan kebangsaan ini diselenggarakan oleh BKN," ucapnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Lebih lanjut, Ali Fikri juga menjelaskan terdapat pertanyaan yang dikembangkan dari tes tertulis dalam pelaksanaan wawancara.
Bahkan, Ali Fikri pun mengaku mendengar kesaksian dari pegawai KPK yang telah menempuh tes tersebut.
"Dari informasi yang kami terima dari pegawai KPK, ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab oleh pegawai, beberapa di antaranya misalnya berkaitan dengan tata cara beribadah dan pilihan hidup berkeluarga," ujar Ali Fikri menjelaskan.
Selain itu, banyak pihak yang memberikan kritikan dengan menyatakan bahwa relevansi pertanyaan pada sesi wawancara TWK tidak berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) KPK.
Ali Fikri mengakui bahwa KPK sendiri menerima kritikan dan masukan tersebut agar menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara asesmen.
Adapun fokus sebenarnya dari asesmen tes tertulis dan wawancara tersebut menurutnya adalah pada ukuran penguatan integritas dan netralitas ASN.
"Mengenai aspek kompetensi, perlu kami tegaskan kembali, pegawai KPK pada saat rekrutmen awal sudah memenuhi persyaratan kompetensi dan integritas sehingga aspek ini tidak dilakukan tes kembali," katanya.***