PR DEPOK - Pakar hukum tata negara, Refly Harun, menanggapi soal perayaan ulang tahun Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan Wakilnya Emil Dardak di rumah dinas, yang diduga tidak menerapkan protokol kesehatan dan menimbulkan kerumunan, serta menggunakan APBD.
Dalam keterangannya, Refly Harun menilai bahwa dalam menyoroti dugaan pesta Gubernur dan Wagub Jatim ini harus tetap menggunakan azas praduga tak bersalah.
"Kita tidak bisa men-judge sebelum melihat atau adanya kesalahan-kesalahan yang bisa dibuktikan," ujarnya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube Refly Harun.
Namun, katanya melanjutkan, kerumunan acara pesta ulang tahun Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak sendiri sudah terbukti benar-benar terjadi.
Selain itu, Refly Harun juga menyoroti kabar bahwa pesta tersebut dilaksanakan di rumah dinas dan diduga menggunakan APBD, serta mengerahkan ASN untuk penjagaannya.
Ia lantas kembali teringat dengan pelanggaran prokes dalam kasus kerumunan Habib Rizieq, yang kemarin baru saja menyelenggarakan sidang pembacaan pledoi.
Refly Harun menyinggung soal pernyataan Habib Rizieq yang dengan tegas menyebutkan bahwa tidak ada pelanggaran prokes lain yang diproses secara hukum, hingga menjalani rentetan sidang seperti kasus kerumunan yang menjerat eks pentolan FPI itu.
"Sementara kasus lainnya yang dia sebut, kasus Pilkada baik itu yang dilakukan Bobby Nasution dan Gibran, kasus Wantimpres, Habib Lutfi, kasus Raffi Ahmad-Ahok, kasus Presiden Jokowi yang berkali-kali melanggar protokol kesehatan, sama sekali tidak diproses," katanya memaparkan.
Pakar hukum tersebut lantas memaparkan soal teori keadilan, yakni memperlakukan hal yang sama terhadap sesuatu yang sama pula.
Sementara perlakuan berbeda, ujarnya menerangkan, harus mendapat perlakuan yang berbeda juga bila merujuk pada teori keadilan.
"Pertanyaannya, apa bedanya pelanggaran atau kerumunan yang dilakukan Gubernur Jatim dengan yang dilakukan oleh Habib Rizieq? Padahal kalau kita bicara tentang kerumunan di Habib Rizieq tersebut, maka perbedaan yang paling mendasar adalah bahwa Habib Rizieq bukanlah pejabat publik," tutur Refly Harun.
Habib Rizieq, ujar Refly, hanyalah seorang tokoh masyarakat yang tidak dibiayai oleh anggaran negara.
Oleh karena itu, tuturnya, pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik seharusnya diproses lebih dulu dibandingkan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh tokoh biasa.
"Karena para pejabat publik itu adalah pelayan masyarakat, yang diberikan fasilitas oleh masyarakat, yang diberikan oleh masyarakat (yaitu) honor, gaji, dan segala fasilitas, sehingga mereka hidup sangat layak dan mapan," kata Refly Harun.
Di akhir penjelasannya, ia menduga bahwa jika pelanggaran tersebut dilakukan oleh pejabat publik, maka aparat keamanan akan langsung memaafkan dan malah menjadi benteng pelindung bagi pejabat publik tersebut.
Baca Juga: Sambut Euro 2021, Timnas Perancis Kembali Panggil Karim Benzema, Berikut Susunan Pemainnya
"Rasanya kurang adil ya, ya itulah hukum kita. Kadang-kadang keadilan itu susah didapat karena pejabat sendiri yang mencontohkan, mereka berlaku tidak adil," tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur Jatim dan Wakilnya dikabarkan menyelenggarakan acara pesta ulang tahun di rumah dinas yang berlokasi di kompleks Gedung Negara Grahadi Surabaya.
Pesta tersebut diduga menimbulkan kerumunan serta melanggar protokol kesehatan Covid-19.
Selain itu, tersiar kabar yang menyebutkan bahwa pesta tersebut juga menggunakan dana APBD lantaran mengerahkan ASN dalam penjagaan acara.***