PR DEPOK – Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengklarifikasi pemberitaan terkait penilaian kinerja penanganan pandemi Covid-19.
Tidak hanya itu Menkes Budi juga meminta maaf sekaligus mencabut pernyataan tentang Penilaian Kualitas Pengendalian Pandemi DKI Jakarta yang memberikan nilai E.
“Saya secara pribadi dan sebagai Menteri Kesehatan menyampaikan permohonan maaf atas kesimpangsiuran yang tidak seharusnya terjadi. Indikator risiko ini tidak seharusnya menjadi penilaian kinerja di salah satu provinsi yang sebenarnya adalah salah satu provinsi yang terbaik dalam penanganan pandemi," kata katanya yang dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari laman Kemenkes pada Sabtu, 29 Mei 2021.
Baca Juga: Akhirnya Terjawab, Nike Putuskan Kontrak dengan Neymar karena Adanya Tudingan Pelecehan Seksual
Selain itu, Menkes Budi juga menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat serta tenaga kesehatan DKI Jakarta yang telah serius menangani pandemi Covid-19 sejak awal.
"Saya juga meminta maaf kepada tenaga kesehatan dan ribuan masyarakat DKI Jakarta yang telah bekerja keras, transparan, dan serius menangani pandemic sejak awal 2020,” kata Menkes Budi melanjutkan.
Menkes Budi sangat menyayangkan adanya pemberitaan terkait penilaian kinerja penanganan pandemi Covid-19, khususnya untuk Pemprov DKI Jakarta.
Ia juga meluruskan bahwa informasi yang disampaikan bukanlah terkait dengan penilaian kinerja provinsi DKI Jakarta dalam penanganan pandemi.
Menurutnya, yang disampaikannya merupakan indikator risiko berdasarkan pedoman WHO sesuai situasi yang kemungkinan dihadapi DKI Jakarta pascalibur Idul Fitri.
Hal tersebut adalah sebagai bentuk kewaspadaan dini dalam mengantisipasi lonjakan kasus.
“Data-data dan angka yang disajikan merupakan indikator risiko berdasarkan pedoman yang terbaru yang digunakan sebagai analisa internal di Kementerian Kesehatan untuk melihat persiapan menghadapi lonjakan kasus sesudah libur lebaran, dan bukan untuk menilai kinerja provinsi dalam penanganan pandemi,” katanya.
Selanjutnya, Menkes Budi juga menjelaskan selain indikator risiko yang disajikan berdasarkan pedoman tersebut, pihaknya masih terus melakukan untuk mendalami kemungkinan ada atau tidaknya faktor lain yang perlu dipertimbanggkan berdasarkan pengalaman sebelumnya untuk bisa memperbaiki respons ataupun kebijakan untuk melakukan intervensi terkait penanganan pandemi ini.
Dalam hal ini Menkes Budi telah melihat sudah banyak keberhasilan yang diraih oleh Provinsi DKI Jakarta. Sehingga, menurutnya, dapat dijadikan cermin keberhasilan Indonesia dalam penanganan pandemi.
“Berdasarkan berbagai data, Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi terbaik yang paling konsisten dalam penanganan pandem," ujarnya.
"Untuk itu, kami mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah DKI Jakarta, termasuk Dinas Kesehatan DKI Jakarta beserta jajarannya, yang tetap solid bersatu melawan Covid-19 selama setahun lebih ini,” kata Menkes Budi melanjutkan.
Sementara itu keberhasilan yang diraih Pemprov DKI Jakarta di antaranya transisi dari PSBB ke adaptasi kebijakan baru berjalan cukup lancar selain itu pembukaan berbagai sektor ekonomi sudah dilakukan sejak Juni tahun lalu.
Kemudian, DKI Jakarta juga memberlakukan PPKM Mikro yang berjalan dengan efektif dalam mengontrol laju kasus Covid-19, selanjutnya kemampuan dalam 3T Testing, Traching dan Treatment melebihi ekspektasi WHO.
Baca Juga: Kunjungi Taman Safari Indonesia, Sandiaga Uno Singgung Dana Hibah Pariwisata
Dan yang terakhir, pelaksanaan vaksinasi di DKI Jakarta merupakan salah satu yang tertinggi bersama Bali.
Tak sampai di situ, DKI Jakarta juga termasuk salah satu provinsi yang secara aktif mendorong vaksinasi bagi kelompok lansia.
Hingga kemarin dari target 911.631 lansia di Jakarta, 64,8% telah menerima vaksinasi dosis pertama dan 58% menerima vaksinasi dosis kedua.
Baca Juga: Link Pendaftaran Online Tahap 2 BPUM Kota Depok 2021, Beserta Syarat Berkas dan Cara Daftarnya
Selanjutnya, sebagai informasi Menkes juga akan mengevaluasi indikator penilaian yang dipakai agar memenuhi prinsip objektivitas, keadilan dan lebih utuh menggambarkan situasi pandemi, serta senantiasa berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan terkait indikator penilaian yang dipakai.***