PR DEPOK - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, MS Kaban belum lama ini memberikan kritikannya terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait beberapa masalah yang terjadi di Indonesia.
Salah satu masalah yang dibahas adalah perihal dinonaktifkannya 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
MS Kaban tampak heran mengapa pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) bisa dengan percaya diri menyatakan, bahwa keputusan penonaktifan pegawai KPK sudah sesuai dengan arahan Jokowi.
Baca Juga: Makanan Terburuk bagi Pria Di atas 40 Tahun Menurut Ilmuwan, Mulai dari Margarin hingga Roti Tawar
Padahal, Jokowi dalam pernyataannya dengan jelas menyatakan bahwa TWK tak bisa serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai KPK.
Arahan tersebut tentu berlawanan dengan keputusan yang diambil Pimpinan KPK kemarin. Dengan kata lain, MS Kaban menilai Ketua KPK, Firli Bahuri sudah tidak mematuhi perintah presiden.
"Apa2an ini pemecatan penyidik KPK sesuai arahan Presiden kata BKN.Apa2an ini perintah Presiden tdk dipatuhi Firli ketua KPK," kata MS Kaban seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @MSKaban3 pada Sabtu, 29 Mei 2021.
Baca Juga: Tes Kepribadian: Bentuk Kuku Anda Dapat Ungkap Kepribadian Sebenarnya
Mantan Menteri Kehutanan itu juga menyinggung perihal adanya diskriminasi pemerintah terhadap tenaga kerja asing (TKA) asal China dengan tenaga kerja Indonesia (TKI).
Kemudian, MS Kaban membahas pula hutang negara yang semakin tinggi hingga banyaknya pengangguran di Indonesia.
"Apa2an nih TKA RRC diskriminasi atas TKI bgsa sendiri. Apa2an ini hutang men jadi2 pengàngguran tak terbendung," ucapnya menambahkan.
Dengan adanya masalah-masalah tersebut, MS Kaban lantas mengatakan bahwa sebagai presiden, Jokowi tak bisa dipegang ucapannya.
"Presiden apaan nih omongan gak bisa dipegang," ujar Mantan Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) ini mengakhiri cuitannya.
Diketahui sebelumnya, dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah peristiwa memang terjadi di Indonesia dan menuai polemik di tengah masyarakat.
Baca Juga: Beberkan Perlakuan Kasar Alfath Faathier, Ratu Rizky Nabila: Saya Ini Mantan Istri Bukan Musuh
Salah satu di antaranya yang kini tengah menjadi sorotan publik adalah keputusan KPK menonaktifkan 51 pegawai yang tak lolos TWK.
Kebanyakan dari pegawai yang tak lolos itu diketahui merupakan pihak-pihak yang sedang menangani kasus korupsi kelas kakap di Indonesia.
Maka dari itu, pemberhentian mereka dinilai publik sebagai upaya pelemahan lembaga antikorupsi tersebut.***