PR DEPOK – Mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyemprot politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani yang meminta pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau lockdown dalam menyikapi lonjakan kasus Covid-19.
Ferdinand mengatakan PKS seperti tidak mengerti sejumlah syarat apabila suatu negara menerapkan kebijakan lockdown.
“PKS ini tampaknya tidak tau syarat2 lockdown itu sprt apa. Mgkn dipikirannya hanya umumkan semua dirumah mengunci diri, stlh itu selesai,” katanya seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari akun Twitter pribadinya @FerdinandHaean3 pada Sabtu, 26 Juni 2021.
Lantas Ferdinand menyemprot politikus tersebut dengan menyinggung terkait demo yang terjadi pada 24 Juni 2021 lalu.
“Bu PKS, ngga usah muluk2 bicara, kemarin 24 Juni aja kau ngga menghimbau demonstran diam dirumah. Banyak bacot aja.!” Ujarnya.
Diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah tetap menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat skala Mikro (PPKM Mikro) dalam menangani Covid-19 di Indonesia.
Baca Juga: Sinopsis Film 211: Aksi Nicolas Cage Menjadi Seorang Polisi Melawan Perampok Bank yang Sadis
Kebijakan itu disampaikan Jokowi untuk merespons berbagai masukan dari masyarakat yang meminta pemerintah memberlakukan kembali PSBB atau lockdown, menyusul lonjakan kasus Covid-19 di berbagai daerah dalam beberapa hari terakhir.
“Pemerintah telah memutuskan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19,” tuturnya seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Jokowi mengatakan pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan Covid-19 dengan memperhitungkan kondisi ekonomi, sosial, politik di Indonesia dan juga pengalaman dari negara lain.
"Pemerintah telah memutuskan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19 hingga ke tingkat desa atau langsung menuju ke akar masalah yaitu komunitas," ujarnya.
Terbaru, PPKM Mikro diperpanjang mulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021 di 34 provinsi di Indonesia.
"Kenapa pemerintah memutuskan PPKM Mikro? Pemerintah melihat bahwa kebijakan PPKM Mikro masih menjadi yang kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat," katanya.
Presiden Jokowi juga menilai bahwa PPKM Mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama.
"Yaitu membatasi kegiatan masyarakat, untuk itu tidak perlu dipertentangkan. Jika PPKM Mikro terimplementasi dengan baik, tindakan-tindakan di lapangan yang terus diperkuat, semestinya laju kasus bisa terkendali," tuturnya.
Persoalannya, PPKM Mikro saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat.
"Untuk itu mari kita semua berdisiplin, disiplin yang kuat untuk menghadapi wabah ini. Wabah ini masalah yang nyata, penyakit ini tidak mengenal ras maupun diskriminasi, setiap orang tidak peduli apa asal-usulnya, status ekonominya, agamanya maupun suku bangsanya, semuanya dapat terkena. Ini penyakit yang tidak melihat siapa kita," ujarnya.***