PR DEPOK – Anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS Mardani Ali Sera menyoroti kasus peretasan media sosial (Medsos) terhadap pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI).
Menurut Mardani Ali, kasus peretasan tersebut merupakan bentuk kejahatan serta tindak pidana yang sudah diatur dalam Undang-Undang.
Hal itu disampaikan Mardani Ali melalui cuitan di akun Twitter @MardaniAliSera, pada Kamis, 01 Juli 2021
“Ini bentuk kejahatan serta tindak pidana yang diatur dalam UU,” tulis Mardani Ali, seperti dikutip Pikiranrakryat-Depok.com dari akun Twitter @MardaniAliSera.
Menurutnya, apabila tidak dilakukan penindakan atas kasus peretasan tersebut, akan menjadi bahaya karena dapat menyebabkan runtuhnya demokrasi di Indonesia.
“Tanpa penindakan, bahaya jika terus dibiarkan karena bisa meruntuhkan negara hukum dan demokrasi,” jelas Mardani Ali.
“Jelas mengganggu karena publik terancam oleh anonimitas di dunia digital,” ucapnya mengakhiri cuitan.
Dalam cuitan sebelumnya, Mardani Ali menilai bahwa kasus peretasan yang dialami oleh pengurus BEM UI adalah bentuk upaya pembungkaman pemikiran kritis yang tidak pantas dibiarkan.
"Peretasan yang dialami rekan-rekan mahasiswa BEM UI,”
“membungkam suara kritis masyarakat tidak bisa terus dibiarkan, amat tidak elegan," kata Mardani Ali, pada Rabu, 30 Juni 2021.
“Cara-cara seperti ini jelas sikap yang anti terhadap demokrasi,” lanjutnya.
Baca Juga: Terlihat Sama, Ternyata Jenis dan Penyebab Ketombe Banyak Macamnya
Mardani Ali menjelaskan Pasal 8 UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi juga sudah jelas menjamin kebebasan kampus menggelar mimbar akademik dan memiliki otonomi khusus.
“Kita tidak ingin saluran menyampaikan aspirasi di kampus kembali dibungkam seperti era Orde Baru,” ucapnya.
Mardani Ali juga mengatakan bahwa kampus seharusnya menjadi ruang paling aman bagi mahasiswa untuk menyalurkan gagasan.
“kampus seharusnya menjadi ruang paling aman bagi mahasiswa untuk menyalurkan gagasannya," pungkasnya. ***