PR DEPOK - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengungkapkan penyaluran bantuan sosial (bansos) paling lambat akan disalurkan pekan kedua Juli 2021.
Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 1 Juli 2021.
"Mudah-mudahan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli bansos akan bisa disalurkan ke seluruh pelosok Tanah Air kepada keluarga penerima manfaat yang membutuhkan," kata Muhadjir Effendy seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara pada Kamis, 2 Juli 2021.
Baca Juga: Bansos PKH Kembali Cair Juli 2021, Cek Penerima Bansos PKH Pakai KTP di cekbansos.kemensos.go.id
Percepatan penyaluran bansos untuk mengantisipasi dampak PPKM Darurat dan menurunkan angka kemiskinan di bawah dua digit seperti sebelum pandemi Covid-19.
Muhadjir Effendy melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian atau lembaga terkait percepatan dan penyaluran bansos tepat sasaran.
Bansos yang akan disalurkan meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kemudian, Program Sembako sebanyak 18,8 juta KPM, dan perpanjangan Bantuan Sosial Tunai (BST) pada Mei-Juni 2021 untuk 10 juta KPM.
Baca Juga: Antisipasi Dampak PPKM Darurat Jawa-Bali, Kemensos Segera Salurkan BST Mei dan Juni
“Tujuannya untuk menyinkronkan agar bansos bisa disalurkan secepat mungkin dan cakupannya betul-betul tepat sasaran. Paling utama agar masyarakat paling terdampak, yaitu mereka yang ada di lapisan terbawah bisa terbantu dengan adanya bansos yang akan digulirkan nanti," ucapnya.
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan pascaperbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), realisasi penyaluran bansos PKH dan BPNT berjumlah 32.953.559 keluarga/jiwa.
Namun, saat ini terdapat 3.614.355 KPM data di Himbara yang belum bisa disalurkan antara lain gagal burekol akibat data anomali dan tidak lengkap.
Baca Juga: PPKM Darurat Jawa dan Bali, Luhut Pastikan Bansos untuk Masyarakat Bakal Digulirkan Lagi
Data anomali itu merupakan data yang sesuai dukcapil namun tidak bisa dilakukan pembukaan rekening di bank karena beberapa hal, seperti nama yang tidak sesuai format dan sebagainya.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku penganggaran untuk pemberian bansos BST tidak dialami masalah. Namun, Mensos diminta bersurat terkait usulan anggaran perpanjangan alokasi BST Mei-Juni 2021.
"Saya minta ini untuk segera dikirim agar Juli ini bisa segera disalurkan sekaligus dua bulan alokasi BST. Ini tentu akan sangat membantu. Kalau untuk penyaluran kepada mereka yang datanya mirip (mendekati 70%) dan data kurang lengkap, Mensos bisa menyurati Himbara untuk memberikan otorisasi," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Baca Juga: PKH Dijadwalkan Cair Juli 2021, Cek Cara Daftar DTKS, Syarat, dan Jadwal Pencairan Bansos Rp3 Juta
Menyoal penyaluran BLT yang bersumber dari dana desa, ujar Muhadjir Effendy, diminta segera disalurkan kepada lima juta KPM.
Untuk pemenuhan kuota menjadi delapan juta KPM segera dapat dilakukan peninjauan ulang penggunaan dana desa. Langkah ini supaya penduduk yang terdampak pandemi Covid-19 bisa mendapatkan bantuan.***