PR DEPOK - Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Umar Hasibuan atau Gus Umar menanggapi perihal para pejabat negara yang bepergian ke luar negeri saat diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Sejumlah menteri diketahui tetap bepergian keluar negeri saat PPKM Darurat, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang melakukan kunjungan kerja selama dua hari ke Singapura pada 13 dan 14 Juli 2021.
Selanjutnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang melakukan kunjungan ke Amerika Serikat sejak 9 hingga 18 Juli 2021.
Baca Juga: Jaksa Penuntut Habib Rizieq Shihab Meninggal Dunia, Musni Umar: Semoga Allah Mengampuni Dosanya
Seperti dikutip dari Antara, keduanya disebut akan membahas peningkatan investasi, perdagangan, dan kebutuhan vaksin Covid-19 di Indonesia.
Lalu, ada Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menghadiri G20 Foreign and Development Joint Ministerial Meeting and the G20 Development Ministerial Meeting di Matera, Italia, pada 29 Juni 2021.
Sedangkan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral bersama Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly, pada 28 Juni 2021.
Adapun kabar bepergiannya para menteri ke luar negeri ini ditanggapi oleh Gus Umar. Ia menyoroti sikap dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disebutnya hanya cuek saja tanpa memberikan sanksi.
"Menteri Jokowi : Ke amerika sambil tertawa dan Gak pakai masker ditengah wabah yg byk merenggut nyawa rakyat. Nonton sinetron ikatan cinta. Spt biasa Jokowi cuek saja Gak beri sangsi kpd menteri2 yg tak punya empati ini. Ya Allah apa yg terjadi dgn pejabat negeri ini?," kata Gus Umar, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Twitter @UmarChelsea_75.
Adapun terkait bepergian ke luar negeri saat PPKM Darurat, Presiden Jokowi telah melarang para menteri, kecuali Menteri Luar Negeri (Menlu).
"Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM darurat ini tentunya harus ada 'sense of crisis' seluruh kementerian/lembaga, termasuk para pemimpinnya. Untuk itu seluruh menteri dan kepala lembaga dilarang bepergian ke luar negeri," kata Sekretaris Kabinet, Pramono Anung di Istana Negara Jakarta, pada Jumat, 16 Juli 2021.
Pramono menegaskan bahwa hanya menteri yang mengurusi masalah urusan luar negeri (Menlu) yang dibolehkan bepergian keluar Indonesia saat PPKM darurat.
"Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri karena memang sesuai dengan bidang tugasnya, yang lainnya kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapatkan izin secara langsung dari bapak Presiden," kata Pramono.***