PR DEPOK - Politisi PDI Perjuangan, Ruhut Sitompul, memuji sikap Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, saat mengakui sebagai sosok yang mendirikan sejumlah lembaga di Indonesia.
Ruhut Sitompul menyoroti pengakuan Megawati sebagai pembuat lembaga BMKG, BNPB, KPK, hingga BNN.
Melalui cuitannya, Ruhut Sitompul mengapresiasi kerendahan hati Megawati sebagai negarawan yang banyak berkontribusi untuk negara.
Baca Juga: Beri Tanggapan Soal Hukuman Djoko Tjandra, Mardani: ‘Dagelan Hukum’ Kembali Terjadi di Depan Publik
Namun, Ruhut mengatakan bahwa tak hanya mendirikan BMKG hingga BNN, Megawati juga berjasa dalam membuat Mahkamah Konstitusi (MK).
"Rendah Hatinya Negarawan Ibu Megawati Soekarnoputri Presiden RI ke 5 Ketua Umum PDI Perjuangan krn bukan hanya itu, juga membikin Mahkamah Konstitusi MK," ujarnya, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari cuitan di akun Twitter pribadinya @ruhutsitompul.
Tak hanya itu, mantan kader Partai Demokrat itu juga menyebut Ketum PDI Perjuangan itu dengan peribahasa 'buah apel jatuh tak jauh dari batangnya".
Baca Juga: Bagaimana Risiko Tertular Covid-19 Ketika Makan di Restoran atau Kafe? Simak Penjelasan Berikut
"'Buah apel jatuhnya tdk jauh dari Batangnya' Putri Bung Karno Proklamator Indonesia Merdeka Paten MERDEKA," katanya menambahkan.
Untuk diketahui, Megawati Soekarnoputri sebelumnya mengaku sebagai pihak yang mendirikan BMKG.
Tak hanya itu, Presiden RI ke-5 itu juga mengklaim memiliki andil dalam mendirikan sejumlah lembaga, seperti BNPB, BNN, hingga KPK.
Pengakuan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional (Rakorbangnas) BMKG yang digelar secara virtual pada Kamis, 29 Juli 2021.
"Sayalah yang membuat BMKG, BNPB. Bukan maksud untuk menyombongkan diri, BNN, KPK, masih banyak lagi dan lain sebagainya," ujar Megawati.
Dalam pemaparannya, putri proklamator Bung Karno itu mengatakan bahwa saat itu ia ditugasi oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur untuk menangani bencana konflik dan kebencanaan alam.
Baca Juga: Untuk Dukung Vaksinasi, Kemendagri Berikan Kemudahan Layanan Adminduk
Ia yang menyatakan siap menjalankan tugas itupun meminta Gus Dur yang kala itu menjabat presiden untuk mengubah lembaga kebencanaan yang kala itu berada di bawah sub direktorat jenderal atau saat ini disebut Kementerian Perhubungan.
Megawati bahkan memilih untuk mundur dari tugas yang diberikan Gus Dur jika tak ada perubahan di lembaga tersebut.
"Presiden Gus Dur bertanya, 'kenapa demikian, Bu?' ya artinya yang harus saya hadapi akan menjadi proses yang lambat," tuturnya menjelaskan.***