PR DEPOK – Terkait program belajar tatap muka yang sudah dilaksanakan beberapa bulan terakhir, Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni turut angkat bicara.
Pada kesempatan rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim, di Gedung DPR RI, ia menyebut bahwa terdapat beberapa daerah yang belum menggelar program belajar tatap muka, meskipun sudah masuk kategori wilayah Level 1- 3.
Pasalnya, pemerintah daerah (pemda) setempat belum berani menggelar kembali program belajar tatap muka yang dihentikan akibat peningkatan kasus Covid-19.
Baca Juga: Dear Donny van de Beek, Dimitar Berbatov Sarankan Lebih Baik Hengkang dari Manchester United
Maka dari itu, Ali Zamroni berharap agar Kemendikbud Ristek terus memantau daerah-daerah Level 1-3 yang belum juga menggelar pelajaran tatap muka.
“Soal PTM mohon dimonitor secara berkala oleh Kemendikbud terutama terhadap daerah yang sudah level 3. Dari data, ada 60 persen lebih daerah yang belum bersedia walau sudah level 3,” kata Ali Zamroni pada Rabu, 25 Agustus 2021 seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari situs resmi DPR RI.
Ia mengakui bahwa keputusan program belajar tatap muka memang menjadi kewenangan pemda.
Akan tetapi, Kemendikbud Ristek tetap harus tetap memonitor daerah-daerah terkait secara berkala.
Baca Juga: Menaker Ida Fauziyah Telah Salurkan Dana BSU Subsidi Gaji Rp1 Juta kepada 2,1 Juta Karyawan
Sementara itu, terkait kuota internet untuk pembelajaran daring yang sangat dibutuhkan para siswa dan guru di masa pandemi ini, Ali Zamroni berharap agar disalurkan sesuai jadwal penyaluran yang telah ditentukan Kemendikbud Ristek.
Selain itu, Kemendikbud Ristek juga perlu cermat dengan kendala-kendala di lapangan dalam penyaluran kuota gratis.
"Kuota gratis jadi kebutuhan bagi siswa dan guru di masa pandemi Covid-19. Kemarin disampaikan ada anggaran Rp2,3 triliun. Anggaran ini buat tiga bulan September-November. Mudah-mudahan bisa disalurkan sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan. Harus pula diminimalisir salah kirim. Ada persoalan ketika siswa dikirim kuota, ada yang digunakan dan tidak. Kasus ini harus dicermati supaya tidak ada kelebihan bayar dan lain-lain," ujar politisi Partai Gerindra tersebut.
Pada kesempatan yang sama, ia turut mengapresiasi realisasi serapan anggaran Kemendikbud-Ristek tahun 2020 yang mencapai 91 persen lebih.
Maka dari itu, ia berharap pada 2021 serapan anggaran bisa mencapai 95 persen.
"Saya mengapresiasi atas realisasi anggaran Kemendikbud 2020 sebesar 91 persen. Ini angka cukup bagus. Harapan saya tahun 2021 minimal 95 persen terserap. Ini jadi tantangan bagi Mas Menteri," ucap Ali Zamroni.***