PR DEPOK – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Keadilann Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan bahwa saat ini kerap ditemukan somasi yang dilayangkan oleh penyelenggara negara.
Seperti diketahui, menurut informasi yang beredar Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melayangkan somasi kepada Haris Azhar.
“Akhir-akhir ini penyelenggara negara kerap mengajukan somasi,” kata Mardani seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari cuitan akun Twitter @MardaniAliSera pada 30 Agustus 2021.
Baca Juga: Hilmi Firdausi Dukung Sebutan Koruptor Menjadi Maling, Rampok, hingga Garong Uang Rakyat
Menurutnya, hal tersebut dilakukan oleh penyelenggara negara setelah menerima kritik yang dilayangkan oleh rakyat.
“Setelah mendapat kritik dari masyarakat,” tuturnya.
Menyoal somasi, Mardani Ali Sera mengatakan bahwa sebetulnya tidak ada yang salah dan juga tidak ada larangan jika itu dilakukan oleh pejabat.
“Memang tidak ada larangan bagi pejabat untuk mensomasi masyarakatnya,” tutur Mardani.
Tetapi yang menjadi sorotan, menurut politisi PKS tersebut adalah soal etika. Menurutnya perbuatan tersebut tidak sesuai dengan aturan negara.
Baca Juga: Korupsi Dana Bantuan Provinsi, Pimpinan DPRD Jabar Ade Barkah Didakwa Terima Suap Rp750 Juta
“Tapi secara etika perbuatan hal tsb tidak sesuai dengan konstitusi,” ujarnya.
Sementara itu dalam cuitan berikutnya, dia mengatakan bahwa semestinya somasi itu dilakukan oleh warga kepada pemerintah. Karena menurutnya para pejabatlah yang diawai oleh rakyat.
“Somasi mestinya dilakukan warga kepada pemerintah/pejabat publik karena merekalah yg perlu diawasi,”tutur Mardani.
Dia mengatakan bahwa seharusnhya para pejabat publik takut terhadap rakyat. Hal tersebut menurutnya sesuai dengan logika berdemokrasi.
“Pejabat publik mesti takut kepada warga negara, begitu kira2 jika dilihat dalam logika demokrasi. Dikritik maupun dipertanyakan tindakannya agar berhati2 serta tidak berbuat salah,” ujarnya.***