PR DEPOK – Terkait kasus kebocoran data pribadi Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Syaifullah Tamliha turut berkomentar.
Menanggapi kebocoran data pribadi Jokowi, Syaifullah Tamliha lantas menagih janji dari Menteri Komunikasi (Menkominfo) terkait penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).
Berkenaan dengan kebocoran data vaksin Jokowi di aplikasi PeduliLindungi, ia berharap RUU PDP segera diselesaikan bersama DPR.
Baca Juga: Sosok yang Diduga Pemasok Sabu Coki Pardede Ditangkap di Karawaci dengan Barang Bukti Berikut
"Menkominfo sebagai pembantu presiden Jokowi diharapkan segera memenuhi janjinya untuk segera menyelesaikan RUU PDP dengan Komisi I DPR," ujar Tamliha pada Sabtu, 4 September 2021 seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari PMJ News.
Ia pun menilai bahwa pembahasan RUU PDP yang lamban bisa memberikan ruang atau celah kebocoran data masyarakat Indonesia.
"RUU PDP yang berlarut-larut dapat memberikan ruang atau celah bagi para pengguna data melakukan pembocoran terhadap data pribadi bangsa Indonesia," ucap Tamliha.
Maka dari itu, ia tidak menyangkal adanya kemungkinan bahwa aplikasi PeduliLindungi terjadi kebocoran data.
Baca Juga: Benarkah Efektivitas Vaksin Covid-19 Turun terhadap Varian Delta Setelah 6 Bulan? Begini Faktanya
"Semua serba mungkin sebelum adanya UU tentang Perlindungan data pribadi belum selesai," ujar polisi PPP tersebut.
Kondisi ini sama dengan aplikasi eHAC atau Indonesia Health Alert Card yang disebut terjadi kebocoran data.
Maka dari itu, Tamliha menilai bahwa Indonesia ketinggalan dari negara tetangga Singapura dan Malaysia yang telah memiliki Undang-Undang menyangkut data pribadi.
Untuk diketahui, foto sertifikat vaksinasi Covid-19 milik Jokowi beredar di Twitter pada Jumat, 3 September 2021.
Terkait hal ini, Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman turut menyesali kebocoran data pribadi Joko Jokowi.
Ia pun meminta ada langkah khusus untuk menjamin kerahasiaan data pribadi tidak hanya mencegah kebocoran data Jokowi, tetapi juga mengamankan data seluruh masyarakat.
Sejauh ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah menutup akses data NIK beberapa pejabat negara di aplikasi PeduliLindungi, termasuk presiden.
Sementara itu, menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate data pada aplikasi PeduliLindungi dinyatakan aman.
Sejauh ini memang terdapat pembaruan untuk aplikasi PeduliLindungi pada sistem operasi Android.
Adapun aplikasi tersebut memuat sertifikat vaksinasi Covid-19 milik pengguna dan sejauh ini tidak ada fitur untuk melihat sertifikat vaksin milik pengguna lain.
Lalu, pada situs resmi PeduliLindungi.id, pengguna bisa memasukkan nama lengkap dan NIK untuk mengecek status vaksinasi.***