PR DEPOK – Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menyampaikan pandangannya mengenai isu partai politik yang belum satu suara terkait Jadwal Pemilu 2024.
Mardani Ali mengakui bahwa niat pemerintah mengusulkan pemilu pada Mei 2024 sebenarnya baik.
Alasannya agar tidak ada pergerakan yang terlalu awal dan tidak adanya waktu jeda antara presiden terpilih dan waktu pelantikan.
Pandangan tersebut disampaikan Mardani Ali melalui akun Twitter pribadinya @MardaniAliSera.
“Niat pemerintah baik, biar tdk terlalu awal ada pergerakan dan tdk terlalu lama waktu jeda antara Presiden terpilih dan waktu pelantikannya,” kata Mardani Ali Sera dikutip Pikiranrakyat-depok.com.
Namun, Mardani Ali menyarankan agar baiknya Presiden Jokowi mengikuti KPU sebab simulasi yang mereka lakukan telah matang.
“Tp baiknya, pak @jokowi ikut KPU saja krn simulasi yg dilakukan sdh matang,” tuturnya.
Baca Juga: Unggah Momen Kebersamaan dengan Vincent Verhaag, Jessica Iskandar: Tuhan Mendengar Doaku
“Dan punya waktu persiapan yg cukup agar pemilu kita berkualitas,” ujarnya.
Menurut Mardani Ali, baik Pemilu Februari 2024 dan Mei 2024 sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan.
“Memang semua pny kelebihan & kekurangan. Pemilu Feb 2024 kelebihannya memberi waktu & masa persiapan yg cukup bagi penyelenggara, tp berpotensi anggaran membengkak & sejak awal terjadi kerumunan,” jelas Mardani.
“Sedangkan pemilu Mei 2024 memudahkan & menurunkan anggaran, tp kualitas bs terganggu,” tuturnya.
Baca Juga: Sinopsis Film Transcendence: Aksi Para Peneliti Ciptakan Mesin Kehidupan dengan Kecerdasan Buatan
Akan tetapi, anggota Komisi II DPR ini melihat usulan Pemilu pada Mei 2024 lebih berisiko sebab waktunya yang mepet dengan Pilkada serentak 2024.
Apalagi Pemilu memang merupakan doomain KPU sehingga merekalah yang disebut Mardani Ali akan menanggung beban penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Namun jika dilihat, usulan Mei 2024 lebih berisiko, waktunya mepet dengan proses Pilkada Serentak 2024 yang sudah diikat UU Pilkada pada November 2024. Dan memang ini domain KPU untuk menetapkan karena mereka yang akan menanggung beban penyelenggaraan Pemilu 2024,” tuturnya.
Mardani Ali kemudian memperingatkan untuk berhati-hati dengan jadwal sebab ada pihak yang kurang memperhitungkan tahapan mulai dari verifikasi parpol, waktu pendaftaran untuk paslon perseorangan di Pilkada hingga verifikasinya.
Baca Juga: Dituding Berutang ke Mantan Manajer hingga Rp1,7 Miliar, Denny Sumargo: dari Mana Hitungannya?
“Hati-hati dengan jadwal, dari berbagai simulasi yang dibuat pemerintah, ada yang kurang memperhitungkan tahapan mulai dari verifikasi parpol, waktu pendaftaran untuk paslon perorangan di Pilkada hingga verifikasinya,” ujarnya.
Pihak KPU sendiri sudah mengusulkan Pemilu pada Februari 2024 dan menerangkan bahwa akan berat jika jumlah pekerja persiapan tidak ditambah, terlebih harus diundur ke Mei 2024.
Pelaksanaan Pemilu pada Februari 2024 disebut Mardani Ali akan memberi kelapangan waktu dan persiapan bagi KPU.
“KPU sendiri mengusulkan di Februari 2024 & sdh menyatakan berat jk jumlah pekerja persiapan tidak ditambah (jika Mei). Sekali lg, pelaksanaan di Februari 2024 akan lebih memberi kelapangan waktu & persiapan bagi KPU. Diharapkan Pemilu berkualitas yg kita cita-citakan dpt tercapai,” ujarnya.***