PR DEPOK - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis baru-baru ini mengkritik pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas terkait Kementerian Agama (Kemenag) dan Nahdlatul Ulama (NU).
Dalam salah satu pernyataannya, Menag Yaqut menyatakan bahwa Kemenag merupakan hadiah dari negara untuk NU, bukan untuk umat Islam secara menyeluruh.
Tidak setuju dengan pernyataan itu, Cholil Nafis lantas berpendapat bahwa Kemenag tak serta merta bisa dikuasai oleh golongan tertentu seperti NU.
Baca Juga: Gegara Pemadaman Listrik, 35 Orang Penumpang Terjebak di Roller Coaster Selama Dua Jam
Meski menurut Cholil Nafis, NU sendiri banyak bersentuhan dengan berbagai urusan di Kemenag.
"Meskipun NU banyak bersentuhan dg urusan Kementerian Agama tapi tak berarti harus dikuasai oleh NU," kata Cholil Nafis seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @cholilnafis pada Senin, 25 Oktober 2021.
Cholil Nafis pun mengungkapkan bahwa NU merupakan organisasi masyarakat (ormas) yang sejak dulu terbuka untuk semua golongan.
Baca Juga: Sebut Ucapan Menag Yaqut Terkesan Berorientasi 'Proyek', Yan Harahap: Kemenag Mau Dijadiin Bancakan?
Dia menyebut sikap atau nilai dalam organisasi NU tersebut sebagai jam'iyah.
"NU itu jam’iyah sedari dulu utk semua golongan," ujarnya.
Masalah itu lalu membuat Cholil Nafis mengandaikan bila masing-masing golongan mengkotak-kotakkan lembaga negara atau pemerintahan.
Menurutnya apabila itu terjadi, tak menutup kemungkinan semangat NKRI dan kebhinekaan hilang dari Indonesia.
"Jika masing2 golongan mengkapling kementerian dan lembaga negara maka semangat NKRI dan kebhinekaan akan sirna. Ojok ngasorake," ucap Cholil Nafis menjelaskan.
Seperti diketahui sebelumnya, salah satu pernyataan Menag Yaqut soal Kemenag baru-baru ini menuai polemik di tengah publik.
Pasalnya dalam video yang tersebar luas di media sosial itu, Menag Yaqut mengatakan bahwa Kemenag bukan untuk umat Islam keseluruhan, melainkan hadiah untuk NU.
"Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU. Bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU," ujar Menag Yaqut.
Selain itu ia menjelaskan bahwa NU ikut andil dalam sejarah lahirnya Kemenag, sehingga wajar jika NU mengambil peluang di lembaga pemerintahan tersebut.
"Jadi wajar kalau sekarang NU memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama," tuturnya menambahkan.***