PR DEPOK - Mahkamah Konstitusi (MK) putuskan agar Presiden Jokowi mengambil sikap untuk mengumumkan ke masyarakat apakah pandemi Covid-19 selesai atau tidak pada akhir tahun 2021.
Menanggapi hal tersebut, akademisi Rocky Gerung memberikan pandangannya terkait hal tersebut.
Menurutnya, jika hal tersebut membuat Jokowi kehilangan alasan untuk mencari kambing hitam atas masalah yang timbul.
Baca Juga: Trailer Ikatan Cinta 31 Oktober 2021: Menegangkan! Mama Rosa Disekap Orang Suruhan Irvan
Rocky Gerung mengatakan jika nantinya Presiden Jokowi akan kehilangan alasan untuk menipu.
"Kalo kehilangan kambing masih bisa beli sate, tapi kalo kehilangan kambing hitam, itu kehilangan alasan untuk nipu," ucap Rocky Gerung dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada 31 Oktober 2021.
Ia menjelaskan alasannya berkata demikian, menurutnya selama ini pemerintah kerap menjadikan Covid sebagai kambing hitam atas semua permasalahan.
"Kan, setiap kali anggaran berubah, alasannya covid, tiap kali oposisi dikendalikan alasannya covid," ujarnya.
Pria kelahiran tahun 1959 tersebut mengatakan jika Covid tidak boleh dijadikan kambing hitam lagi oleh MK.
"Jadi covid sebagai kambing hitam, diputuskan untuk tidak boleh lagi dijadikan alasan oleh Mahkamah Konstitusi," ungkapnya.
Pria 62 tahun tersebut menyebut jika MK berubah menjadi Mahkamah Jahat karena sudah menghilangkan kambing hitam.
"Itu artinya MK berubah jadi Mahkamah Kejam, karena menghilangkan kambing hitam," ucapnya.
Rocky Gerung mengungkapkan jika dalam suatu negara yang beradab, kedaruratan akan ada masanya.
"Kan dalam negara yang beradab, kedaruratan itu ada masanya, masa darurat diperpanjang terus, sama kayak plt yang daruratnya itu sampai dua setengah tahun," jelasnya.
Baca Juga: Krisis Diplomatik dengan Arab Saudi, Presiden Lebanon Michel Aoun: Kami Ingin Bangun Hubungan Baik
Masih menurut Rocky Gerung, jika MK telah berlaku jahil terhadap Jokowi.
Di ujung pemerintahan, Jokowi diberi beban besar hingga dirinya tak punya alasan untuk menunda demokrasi.
"Ini betul-betul revolusi oleh MK, dan memang agak jahil MK ini, di ujung pemerintahan Jokowi dikasih beban besar sehingga Pak Jokowi nggak mampu lagi atau tidak punya alasan untuk menunda demokrasi," ujarnya.***