PR DEPOK - Politisi Partai Demokrat, Yan Harahap turut berkomentar terkait laporan Kemenkeu dalam APBN edisi Desember 2021 soal total utang pemerintah mencapai Rp6.713,24 triliun.
Yan Harahap dalam cuitan di akun Twitter pribadinya, @YanHarahap, mengatakan bahwa utang pemerintah kini semakin mengganas, namun tetap memaksakan untuk pindah ibu kota negara.
"Utang makin ‘mengganas’, pindah Ibu Kota Negara pun masih terus ‘dipaksakan’," tutur Yan Harahap sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com pada Minggu, 26 Desember 2021.
Lantas, kader Partai Demokrat ini pun mempertanyakan dana yang akan digunakan untuk memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
"Dananya dari mana? Konon, katanya, “Bukan urusan saya”," pungkas Yan Harap mengakhiri cuitan.
Dikabarkan sebelumnya, Kemenkeu dalam APBN Kinerja dan Fakta edisi Desember 2021 melaporkan total utang pemerintah mencapai Rp6.713,24 triliun hingga akhir November 2021.
Baca Juga: Penuh Drama, Indonesia Pastikan Lolos ke Final Piala AFF 2020 Usai Taklukkan Singapura 4-2
Untuk diketahui, posisi utang pemerintah saat ini naik sekira 0,02 persen apabila dibandingkan pada akhir Oktober 2021 yang tercatat berada di posisi Rp6.711,52 triliun.
Adapun rincian total utang hingga akhir bulan tersebut berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp5.889,73 triliun.
Surat Berharga tersebut diketahui terdiri dari SBN Domestik Rp4.614,96 triliun dan SBN Valas Rp1.274,77 triliun.
SBN Domestik didominasi oleh penerbitan Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp3.740,22 triliun, sementara SBN Valas didominasi oleh SUN dengan nilai sebesar Rp990,52 triliun.
Terkait utang pemerintah yang kian membengkak ini, Kemenkeu memastikan bahwa hal tersebut dikelola secara prudent, fleksibel dan oportunistik dalam menghadapi ketidakpastian.
Kemenkeu mengatakan bahwa pengelolaan itu yakni dengan memanfaatkan momentum dan mengambil kesempatan agar mendapat biaya dan risiko yang paling efisien.
Dijelaskan Kemenkeu, rasio utang sampai akhir 2021 diperkirakan tetap terjaga seiring penurunan outlook defisit karena perbaikan penerimaan negara dan optimalisasi Saldo Anggaran Lebih.***