PR DEPOK – Terkait utang negara Indonesia, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan baru-baru ini memberikan tanggapan yang menohok.
Syarief Hasan menyoroti utang negara Indonesia, walaupun ia memang mengapresiasi pencapaian kinerja penerimaan pajak pada tahun 2021.
Menurut Syarief Hasan, pencapaian penerimaan pajak yang memang melampaui target tentu sangat berpengaruh pada utang negara Indonesia.
Baca Juga: Gibran dan Bobby Nasution Jadi Wali Kota Terpopuler Tahun 2021 di Media Online
Pasalnya, dengan penerimaan pajak yang baik, maka ketergantungan pada utang negara bisa dikurangi.
“Ini tentu menjadi bukti bahwa rakyat Indonesia memiliki tingkat kepatuhan pajak yang tinggi. Realisasi penerimaan pajak yang melampaui target APBN tentu saja menjadi catatan membanggakan di tengah pandemi. Dengan demikian, pemerintah dapat lebih mampu untuk membiayai kebutuhan belanja, termasuk dalam hal ini mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri,” ujar Syarief Hasan seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari situs resmi MPR.
Maka dari itu, mantan Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini berharap pencapaian perpajakan bisa dipertahankan.
Baca Juga: Bisa Buat Suasana Sedih, Berikut Warna-warna yang Tidak Boleh Anda Gunakan di Rumah
Alasannya politisi senior Partai Demokrat ini, jika belanja negara dapat dibiayai dengan pajak, maka kedaulatan akan dapat lebih terjaga.
Jadi Indonesia tidak dapat terus bergantung pada utang yang justru nanti membebankan anak cucu.
“Karena itu, cara paling bijak adalah dengan memperbesar kapasitas fiskal, terutama mengoptimalkan penerimaan negara dari sisi pajak dan PNBP. Artinya, ya, kita harus serius dan fokus pada sumber-sumber penerimaan dalam negeri. Jangan sedikit-sedikit berutang, yang lama-lama jadi bukit. Kita jadinya akan mengorbankan generasi berikutnya,” ujar Syarief.
Baca Juga: Kabar Baik untuk Bobotoh, Striker Baru Persib Bruno Cantanhede Sudah Tiba di Bandung
Tidak hanya itu, Syarief Hasan juga berpendapat, dengan jumlah penduduk yang sangat banyak dan potensi sumber daya yang melimpah, Indonesia seharusnya dapat memperbesar kapasitas penerimaan dalam negeri.
“Ini yang juga perlu menjadi atensi. Apakah semua sumber daya yang kita miliki telah sepadan dengan kemampuan kita untuk membiayai diri sendiri. Karena sejatinya defisit yang melebar menunjukkan kurang optimalnya kita mendayagunakan kemampuan sendiri. Indonesia adalah negara yang kaya, maka sudah sepantasnya mampu dan tangguh untuk berdaulat. Termasuk berdaulat dari sisi pendanaan pembangunan,” katanya.
Ia juga kembali mengingatkan agar kita tidak terlena dengan capaian saat ini, sebab defisit anggaran kita masih sangat lebar.
Baca Juga: Berjanji di Hadapan JPU Tak Lagi Konsumsi Narkoba, Nia Ramadhani: Saya Berharap Diberi Keringanan
Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, defisit APBN per November 2021 mencapai Rp 611 triliun, atau setara 3,63 persen PDB.
Dengan begitu, tidak aneh jika rasio utang negara Indonesia mencapai 39,84 persen PDB atau telah menembus angka Rp 6713,24 triliun.***