PR DEPOK - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dibela oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP), Hasto Kristiyanto.
Sekjen PDIP ini membela Presiden Jokowi perihal penambahan wakil menteri yang dianggap berlebihan.
Menurut Hasto, keputusan Presiden Jokowi menambah wakil menteri dianggap oleh Sekjen PDIP sebagai keputusan yang tepat.
Pasalnya, dijelaskan dia, penambahan wakil menteri di kabinet Jokowi dan Ma'ruf Amin ini guna mengefektifkan kinerja kementerian.
Oleh karena itu, Sekjen PDIP menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak sedang bagi-bagi jabatan wakil menteri.
"Wakil menteri ini bukan bagi-bagi jabatan," ujar Hasto seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara pada Jumat, 7 Januari 2022.
"Wakil menteri ini diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kinerja kementerian yang tidak ringan," tuturnya lagi.
Lebih lanjut, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa tugas seorang menteri adalah sebagai eksekutor.
"Karena menteri adalah pemerintahan dalam pengertian sehari-hari," ujar Sekjen PDIP ini menjelaskan.
Kemudian, Hasto Kristiyanto mencontohkan perbedaan menteri yang membutuhkan banyak wakil dan yang tidak memerlukan wakil.
Salah satunya, disebutkan dia adalah Menteri Sosial (Mensos) RI Tri Rismaharini yang dianggap tidak memerlukan wakil menteri.
"Kalau Menteri Sosial dengan kepemimpinan Bu Risma, pengalaman cukup luas di situ, tidak diperlukan misalnya wakil menteri," kata Hasto.
Berbeda dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno, yang sangat menjalankan banyak tugas politik Internasional.
Sehingga, perlu wakil menteri guna mengefektifkan kinerja dalam upaya menunjukan kualitas kepemimpinan Indonesia di dunia.
"Misalnya, ketika menangani krisi di Myanmar itu sangat diperlukan, termasuk posisi politik kita sebagai 'big brother' ASEAN dan kepemimpinan kita di Asia Afrika itu memerlukan wakil menterinya," imbuhnya.***