Hormati Hukum Kasus Mensos, Sekjen PDIP: Partai Melarang Penyalahgunaan Kekuasaan, Termasuk Korupsi

- 6 Desember 2020, 20:05 WIB
 Mensos Juliari Batubara melambaikan tangan ke arah wartawan usai menemui Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hata kekayaan yang dimilikinya mencapai Rp47 Miliar.
Mensos Juliari Batubara melambaikan tangan ke arah wartawan usai menemui Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hata kekayaan yang dimilikinya mencapai Rp47 Miliar. /Aditya Pradana Putra/Antara
 
PR DEPOK - DPP PDI Perjuangan menyatakan bahwa pihaknya menghormati proses hukum atas beberapa kasus dugaan korupsi yang menyeret kadernya, termasuk Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus korupsi bansos Covid-19.
 
"Partai menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapa pun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari Antara.
 
Dia mengatakan PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya berbagai langkah pemberantasan korupsi, termasuk dalam bentuk operasi tangkap tangan (OTT) yang secara simultan dilakukan oleh KPK.
 
 
Hasto juga menegaskan, atas beberapa kejadian OTT yang menimpa kadernya, bahwa PDI Perjuangan secara terus menerus mengingatkan para kader untuk selalu menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kekuasaan, apalagi melakukan korupsi.
 
"Kami selalu tegaskan bahwa kekuasaan itu untuk rakyat. Partai melarang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi," ujar Hasto.
 
Jika sudah menyangkut hal tersebut, tambah dia, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati selalu memberikan arahan kepada kadernya yang punya jabatan politik untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak korupsi.
 
 
"Tertib hukum adalah wajib bagi wajah pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi,"  tutur dia.
 
Dia menambahkan, dalam berbagai kesempatan, termasuk sekolah partai bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, serta dalam forum resmi partai seperti rakernas, sikap antikorupsi selalu ditanamkan.
 
"Dalam tiga kali sekolah calon kepala daerah terakhir, PDI Perjuangan selalu mengundang pembicara dari KPK terkait pentingnya membangun kesadaran dan semangat antikorupsi tersebut," ujarnya.
 
 
Lebih lanjut Hasto mengatakan, saat ini PDI Perjuangan dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga dari berbagai peristiwa OTT tersebut.
 
Kedepannya, partai akan terus membangun sistem pencegahan korupsi secara sistemik dan dengan penegakan disiplin agar berbagai kejadian yang ada benar-benar menciptakan efek jera.
 
"Seluruh anggota dan kader partai agar benar-benar mengambil pelajaran dari apa yang terjadi," tuturnya.***
 

Editor: Ahlaqul Karima Yawan

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x