PR DEPOK – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut kalangan pengusaha ingin Pemilu 2024 ditunda.
Alasannya karena situasi dunia usaha baru mulai bangkit setelah tenggelam karena pandemi Covid-19.
Maka dari itu Bahlil Lahadalia meminta agar masa jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang.
Baca Juga: Perubahan Iklim Diklaim Picu Meningkatnya Kasus Batu Ginjal, Ini Penjelasannya
Kabar klaim dari Bahlil Lahadalia ini kemudian ditanggapi oleh tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Umar Hasibuan atau akrab dipanggil Gus Umar.
Gus Umar meminta Bahlil Lahadalia untuk tidak merusak tatanan demokrasi dan konstitusi.
“Jgn merusak tatanan demokrasi dan konstitusi Bahlil,” kata Gus Umar melalui akun @umar_hasibuan75 dikutip Pikiranrakyat-depok.com pada Rabu, 12 Januari 2022.
Baca Juga: Kiky Saputri Roasting Raffi Ahmad, Sebut Perbedaan Suami Nagita Slavina dengan Sultan Lain
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memiliki alasan kuat yang membuatnya mengklaim bahwa para pengusaha ini Pemilu 2024 ditunda dan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperpanjang.
“Ya tanya kepada beliau (Bahlil) pasti ada alasan-alasan yang memperkuat,” ujar Moeldoko dilansir dari Antara.
Moeldoko menyebutkan bahwa Presiden Jokowi tetap pada sikap menghormati dua kali masa jabatan.
Keputusan ini sudah tertuang pada Pasal 7 UUD 1945 yakni memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih lagi sekali pada jabatan yang sama.
“Sikap Pak Presiden kan sudah jelas,” tuturnya.
Sementara terkait kemungkinan Bahlil akan diberikan teguran oleh Presiden Jokowi, Moeldoko mengaku tidak mengetahuinya.
“Ya tanya ke Pak Bahlil lah,” katanya.***