PR DEPOK – Politisi Yan Harahap menyoroti laporan Ubedilah Badrun atas kedua putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep.
Seperti diketahui, Ubedilah yang merupakan seorang akademisi itu melaporkan Gibran dan Kaesang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Terkait kasus pelaporan kasus dugaan korupsi yang dilakukan Gibran dan Kaesang itu, Yan Harahap menyinggung Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2018.
Beberapa waktu lalu, Jokowi menerbitkan PP No. 43 Tahun 2018 yang di mana pelapor kasus korupsi dan suap bisa mendapat hadiah hingga Rp200 juta.
Sebagai informasi, PP tersebut mengatur tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Untuk diketahui, PP yang menyebut pelapor kasus korupsi bisa mendapat Rp200 juta tersebut diteken Jokowi pada 18 September 2018 lalu.
Selain itu, PP itu juga memaparkan tata cara pelaporan oleh masyarakat yang dimaksud. Ada pula perlindungan hukum bagi pihak yang membuat laporan.
Adapun penghargaan yang dimaksud adalah bisa dalam bentuk piagam dan/atau premi.
Besaran premi diatur dalam Pasal 17, salah satunya berdasarkan kerugian keuangan negara yang dikembalikan ke negara.
Yan Harahap melalui akun Twitter miliknya, @YanHarahap mengatakan bahwa dirinya menunggu konsistensi pemerintah dalam mengimplementasikan PP tersebut.
“Menunggu konsistensi rezim dalam implementasi PP No 43 Tahun 2018,” tuturnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com pada Senin, 17 Januari 2022.
Ia pun menduga-duga, apakah Ubedilah sebagai pelapor dugaan korupsi yang dilakukan Gibran dan Kaesang akan mendapatkan uang senilai Rp200 juta.
“Apakah Kang Ubed bakal mendapatkannya? Kita tunggu!” ujar Yan Harahap mengakhiri cuitannya.