PR DEPOK - Mantan Sekertaris Kementrian BUMN Muhammad Said Didu belum lama ini turut memberikan tanggapan terkait anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Adapun tanggapannya tersebut terkait janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2019 silam yang tidak akan menggunakan dana APBN untuk pembiayaan proyek IKN.
Melalui akun Twitter pribadinya, Said Didu pun melontarkan sindiran yang diperkiran ditujukan pada Presiden Jokowi.
"Saya ulangi: dari ucapannya, biasakan berpikir sebaliknya yg akan dilakukan," ucap Said Didu sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Twitter @msaid_didu pada Senin, 24 Januari 2022.
Sebagaimana diketahui, proses pemindahan IKN memasuki babak baru seiring Rancangan Undang-undang IKN menjadi Undang-Undang yang telah disahkan DPR pada Rapat Paripurna yang digelar pada Selasa, 18 Januari 2022 lalu.
Usai pembahasan UU selesai, pemerintah lantas melanjutkan pembahasan tahap selanjutnya yakni mengenai skema pembiayaan.
Terkait hal tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan bahwa akan ada peran APBN dalam proyek IKN yang diberi nama Nusantara.
Suharso menjelaskan bahwa pemindahan ibu kota termasuk skema penggunaan uang negara tersebut, bakal dilakukan secara bertahap.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pembangunan tahap awal bakal masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 sebesar Rp450 triliun.
Baca Juga: 5 Tanda Pasangan Sudah Tak Lagi Mencintaimu, Nomor 3 Jarang Disadari
Masuknya skema pendanaan APBN dalam proyek IKN, membuat rencana pembiayaan berubah dari niatan awal lantaran pada 2019 lalu, Presiden Jokowi menjamin rencana pemindahan ibu kota tak akan memakai APBN.
Pernyataan sama kembali menggema pada awal 2021 bahwa proyek IKN akan kembali dilanjutkan dengan memakai APBN.
Di sisi lain, apabila berjalan sesuai rencana, tahap awal pemindahan ibu kota ini bakal dimulai dari pembangunan sarana perumahan dan perkantoran yang akan diberikan pada swasta untuk mengerjakan.
Baca Juga: Dikabarkan Kena Blacklist KUA Usai 24 Kali Menikah, Vicky Prasetyo: Orang Jadi Nggak Percaya
Hal ini bertujuan agar tak membebani APBN yang saat ini dimaksimalkan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.***