PR DEPOK - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (FPSI) DPRD DKI Jakarta turut menyoroti hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap program rumah DP Rp0 yang sangat rendah.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari FPSI, Anthony Winza menilai hasil survei tersebut sangat rendah karena hunian rumah DP Rp0 yang digugus Anies Baswedan tidak layak.
"Kami masih ingat warga yang meninggal karena huniannya tidak layak, sangat tidak manusiawi. Ini butuh penjelasan konkret dari beliau, Jangan biasakan bersembunyi dan minta Pak Wagub yang menjawab, sedangkan kalau acara seremonial baru kencang," ujar Anthony dikutip Pikiranrakyat Depok.com dari Antara.
Baca Juga: Fuji Sebut Dirinya Diadu Domba dengan Thariq: Bukan Sama Netizen Doang, Sama yang Kita Kenal Juga
Menurutnya, program rumah DP Rp0 yang direalisasikan itu jauh dari target Anies Baswedan saat kampanye.
"Kalau sekarang hasil surveinya hanya 25,7 persen masyarakat puas, itu karena realisasinya jauh sekali dari apa yang disampaikan saat kampanye," ujarnya.
Anthony juga menyinggung janji utama Anies Baswedan saat kampanye yang penuh percaya diri untuk membantu masyarakat bawah dengan membangun rumah DP Rp0 sebanyak 250.000 unit.
Baca Juga: Aturan Baru JHT Tuai Polemik, Stafsus Menaker Sebut Sudah Konsultasi dengan Pekerja
Namun, lanjut dia, hunian tersebut baru teralisasi 942 unit.
Untuk itu, dia meminta Anies Baswedan untuk memenuhi janji tersebut dengan konsisten.
"Rumah DP Rp0 ini kan, salah satu janji utama kampanye Pak Anies. Apalagi waktu debat pilgub sangat percaya diri. Jadi, hal ini harus dipenuhi kalau mau konsisten dengan janjinya"
"Pak Anies bukannya lebih giat bekerja, justru meminta target nilai dirapor diturunkan agar tidak mendapatkan nilai merah," ujarnya.
Seperti diketahui, hunian dengan uang muka (down payment/DP) Rp0 menjadi salah satu program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat kampanye Pilkada 2017.
Program ini sangat dinanti warga mengingat kebutuhan (backlog) rumah di DKI Jakarta mencapai 1,2 juta per tahun.
Angka ini diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja di DKI Jakarta.
Baca Juga: JHT Hanya Bisa Cair Saat Usia 56 Tahun Tuai Polemik, Stafsus Menaker Beri Penjelasan
Namun, untuk mewujudkan program tersebut bukanlah perkara mudah mengingat lahan di DKI Jakarta yang terbatas dan mahal. Sedangkan sasaran yang dituju dalam program itu adalah masyarakat berpendapatan rendah.
Anies Baswedan lantas memasukkan program DP Rp0 ke dalam RPJMD 2017-2022. Sebagai pelaksana ditunjuk BUMD Perumda Pembangunan Sarana Jaya.***