PR DEPOK - Peraturan Menteri Ketenagaakerjaan (Permenaker) Nomor 2 tahun 2022 mendapat sorotan dari Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher.
Istri Ahmad Heryawan ini meminta pemerintah mengkaji ulang Permenaker terkait tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua (JHT).
Dalam keterangannya, Netty menjelaskan aturan terbaru JHT itu perlu dikaji ulang lantaran telah mencederai rasa kemanusiaan dan mengabaikan kondisi pekerja di masa pandemi Covid-19.
"Muatan Permenaker tersebut mengabaikan kondisi pekerja dalam situasi pandemi," ujarnya sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Baca Juga: Denny Darko Ramal Nasib Pembangunan IKN yang Disebut Rampung pada 2024: Presiden Jokowi Akhirnya...
Menurut politisi PKS ini, Permenaker tersebut menunjukkan ketidakpekaan pemerintah terhadap situasi saat ini yang tidak sedikit alami PHK.
Dikatakannya, aturan pencairan dana JHT saat berusia 56 tahun itu berlaku bagi peserta yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri, PHK atau meninggalkan Indonesia.
Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan per Desember 2021, total klaim peserta yang berhenti bekerja yakni mengundurkan diri sebesar 55 persen dan terkena PHK 35 persen.
“Berhenti bekerja karena PHK bukan keinginan pekerja. Pengunduran diri pun bisa karena situasi di tempat kerja yang sudah tidak nyaman," tuturnya menambahkan.
Dia menegaskan dana JHT tersebut dibutuhkan para pekerja yang mengundurkan diri ataupun di PHK demi bertahan hidup di masa sulit.
"Jadi, mengapa JHT yang sebagiannya merupakan tabungan peserta ditahan pencairannya," tutur Netty Prasetiyani menegaskan.
Baca Juga: Jurnalis MotoGP Ini Bagikan Perjalanan dari Hotel ke Sirkuit Mandalika, Kondisi Jalan Tuai Sorotan
Pasalnya apabila harus menunggu berusia 56 tahun, kata dia, hal itu dinilai mempersulit keberlangsungan pendapatan mereka.
Netty Prasetiyani berharap pemerintah mengkaji ulang atau mencabut peraturan tersebut sebagai bukti empati dan keberpihakan pada pekerja.
Jika pemerintah tidak menggubris peringatan ini, dirinya khawatir rakyat akan menolak pemberlakukan peraturan tersebut, ungkap Netty Prasetiyani.
"Saya khawatir tekanan hidup dan kesulitan akan membuat rakyat semakin keras menolak dan melawan," pungkasnya.***