PR DEPOK - Polemik melonjaknya harga kedelai dan kelangkaan bahan bahan baku hingga kini masih menjadi perbincangan sejumlah kalangan.
Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Riyono menuturkan, swasembada kedelai sejak 2016 yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal diwujudkan.
Kader PKS itu menyebut bahwa melonjaknya harga kedelai bukanlah masalah baru lantaran hal itu terjadi sudah sejak awal Jokowi menjabat sebagai presiden.
"Kelangkaan kedelai dan mahalnya bahan baku pada awal 2021 bukanlah masalah baru," katanya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari situs resmi PKS.
Baca Juga: Moeldoko Minta Tak Perlu Khawatir Soal JHT, Yan Harahap: yang Ngomong Begal Partai, Susah Dipercaya
"Sejak janji Jokowi pascaterpilih sebagai Presiden 2014-2019 yang berjanji 2016 akan swasembada kedelai sampai sekarang tidak terbukti," tutur dia menambahkan.
Tak sampai di situ, Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPP PKS tersebut menilai bahwa mewujudkan janji tidak semudah saat membuatnya.
"Memang mudah membuat janji dan aturan, faktanya pemerintah gagal mewujudkan," ucapnya menegaskan.
Baca Juga: Berteman dengan Sabrina Chairunnisa, Millen Cyrus Justru Akui Naksir Deddy Corbuzier: Hajar!
Menurut data BPS, disampaikan dia, sejak awal 2020 hingga bulan Oktober Indonesia sudah mengimpor sebanyak 2,11 ton kedelai dengan total transaksi sebesar 842 juta dolar AS. Selain itu, pada 2016 sampai 2018 impor kedelai pun terus meningkat.
Kemudian pada tahun 2018, impor kedelai mencapai 2,58 juta ton kemudian jumlahnya naik di tahun 2019 menjadi 2,67 juta ton.
Ketergantungan kepada kedelai impor, kata dia, membuat pemerintah tidak fokus dan serius mengurus petani kedelai.
Baca Juga: Ingin Punya Anak, Millen Cyrus Ungkap Keinginan Terbesar untuk Menikah dengan Perempuan
"Jika 70-80 persen kebutuhan kedelai dari impor maka petani akan semakin terjepit dan malas berproduksi," ucapnya.
"Perkiraan produksi kedelai tahun 2019 sebesar 358.627 ton dan 2020 ditargetkan meningkat 7 persen menjadi 383.371 ton. Padahal kebutuhan kedelai nasional kita rata - rata 2.5 juta ton per tahun," ujar dia.
Menurutnya, jika impor selalu menjadi andalan pemenuhan kebutuhan kedelai, maka bisa dipastikan harga akan mudah dipermainkan oleh pedagang dan importir.
Terkait hal ini, PKS meminta agar pemerintah lebih fokus dalam mengendalikan impor pangan khusunya kedelai supaya petani semangat dan mau menanam kedelai.
"Jangan korbankan petani dan pelaku UMKM tempe dan tahu dengan kebijakan impor yang terus tidak terkendali, fokus kepada peningkatan produksi dalam negeri dengan memberikan insentif produktif kepada petani," pesan Riyono.***