Network
PR DEPOK – Indonesia diduga telah mengalami kerugian akibat penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai prosedur.
Sejumlah kerugian tersebut membuat Ketua Kelompok Komisi IV (Kapoksi IV) dari Fraksi PKS DPR RI Slamet turut memberikan respons.
Ia merasa geram dengan sikap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menolak membeberkan data lengkap terkait penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai prosedur di sejumlah provinsi di Tanah Air.
Padahanya menurut Aleg PKS ini, KLHK berjanji akan memberikan data perusahaan-perusahaan pemegang konsesi bermasalah kepada Komisi IV DPR RI pada sidang tahun 2022.
“Namun kenyataannya hingga saat ini KLHK belum menyampaikan data-data yang sudah menjadi kesimpulan rapat tersebut kepada komisi IV DPR RI,” kata Slamet, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari situs resmi PKS.
Lebih lanjut, Aleg PKS ini pun membeberkan bahwa kerugian negara karena hal tersebut mencapai ratusan triliun rupiah.
“Dari laporan yang kami terima akibat penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai prosedur di delapan provinsi telah merugikan negara sebesar 362,6 triliun rupiah," tutur Slamet.
"Sehingga sudah sepantasnya kami meminta KLHK untuk menyampaikan nama-nama perusahaan pemegang konsesi ataupun izin pemanfaatan hutan tersebut kepada kami,” kata dia lagi.
