PR DEPOK - Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara soal ramainya usulan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Berbeda dengan pernyataan pada tahun 2019 dan 2020 yang mana ia menolak dengan keras perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode, Jokowi kali ini menyebut bahwa usulan tersebut tak bisa dilarang.
Menurut Presiden RI ke-7 itu, penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden itu boleh-boleh saja untuk diusulkan.
Baca Juga: Cedera Usai Diseruduk Bagnaia, Jorge Martin: Saya Harap Bisa Balapan di Mandalika
Mengingat Indonesia adalah negara demokrasi, katanya melanjutkan, maka semua orang bisa bebas berpendapat.
Namun, Jokowi tetap menekankan bahwa dalam pelaksanaannya, semua tetap harus tunduk dan taat pada konstitusi.
Sikap sang presiden yang seolah melunak dengan adanya wacana perpanjangan masa jabatan ini lantas menuai sorotan dari berbagai pihak.
Tak sedikit yang dibuat heran dengan perubahan sikap sang presiden yang semula menolak keras perpanjangan masa jabatan, tetapi kini menyebut bahwa usulan tersebut adalah proses demokrasi.
Terkait hal ini, aktivis ProDEM, Adamsyah Wahab atau Don Adam, pun ikut memberikan komentarnya.
Don Adam tak membantah pernyataan Jokowi yang menyebut bahwa usulan perpanjangan masa jabatan itu adalah proses demokrasi.
Baca Juga: Tak Sebentar, Perlawanan Invasi Rusia ke Ukraina Mungkin Berlangsung Hitungan Bulan atau Tahun
Namun, Don Adam lantas menyinggung soal adanya usulan untuk menurunkan Jokowi.
Menurutnya, jika usulan perpanjangan masa jabatan presiden adalah proses demokrasi, maka menurunkan Jokowi dari jabatan sebagai presiden juga bisa disebut sebagai bagian dari demokrasi.
"Turunkan @jokowi juga bagian dari demokrasi dong?" ujarnya, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari cuitan di akun Twitter pribadinya @DonAdam68.
Baca Juga: Gagal Podium di MotoGP Qatar 2022, Marc Marquez Segera Alihkan Fokus ke Mandalika
Untuk diketahui, usulan penundaan pemilu sendiri kembali ramai usai disuarakan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar.
Cak Imin mengaku mendengar masukan dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, pengusaha, serta analis ekonomi.
Ia lantas mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda selama 1 atau 2 tahun.
Baca Juga: Chelsea Dijual Gegara Invasi Rusia, Masa Depan Tiga Pemain Bintang Kini Terancam di Stamford Bridge
Usulan soal penundaan pemilu ini juga sempat digulirkan oleh Menteri Investasi atau Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia.
Kala itu, Bahlil Lahadalia menyebut bahwa penundaan pemilu itu merupakan usul dari para pengusaha.***