PR DEPOK - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya buka suara soal kegaduhan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan partai politik dan DPR harus mendengar suara rakyat jika rakyat mendukung usulan penundaan Pemilu 2024.
Berdasarkan data yang dimilikinya, masyarakat sebagian besar mendukung usulan tersebut.
Baca Juga: Apakah Bansos PBI Bisa Dicairkan dalam Bentuk Tunai? Simak Penjelasan dan Cara Cek Penerima Bantuan
Pernyataan itu disampaikan Luhut melalui podcast di kanal YouTube Daddy Corbuzier.
"Suara rakyat itu kalau memang suara itu besar, iya kan DPR-nya, parpol-parpolnya mesti dengar. Itu kan konstituen dari pada parpol-parpol itu tadi," ujar Luhut seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Luhut mengklaim dari 110 juta subjek akun di medsos, sebanyak 60 persen mendukung penundaan Pemilu 2024, sedangkan 40 persen lainnya menolak.
Baca Juga: Sang Suami Ditahan Gegara Kasus Penipuan, Istri Doni Salmanan Minta Diberi Kesabaran
Luhut mengatakan yang mendukung penundaan pemilu berasal dari masyarakat kelas menengah ke bawah.
Pasalnya, masyarakat menengah ke bawah ingin tenang membicarakan ekonomi, tidak ingin lagi seperti Pemilu 2019.
"Kalau menengah ke bawah itu pengin tenang, pengin bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin. Kan sakit gigi dengar Kampret lah, Cebong lah, Kadrun lah, itu kan menimbulkan nggak bagus," ujar Luhut.
Selain itu, Luhut juga mengatakan rakyat kelas menengah ke bawah juga menginginkan perbaikan ekonomi.
Sehingga, berdasarkan suara masyarakat anggaran Pemilu 2024 sebaiknya dialihkan untuk perbaikan ekonomi masyarakat.
"Masa terus-terusan gitu (Cebong dan Kampret). Sekarang kita coba tangkap dari publik dari suara-suara rakyat itu bilang kita menghabiskan Rp100 triliun lebih untuk memilih ini, sementara keadaan begini, ngapain sih Rp100 triliun lebih untuk pemilihan presiden dengan pilkada serentak”
Baca Juga: Peluncuran Rudal Balistik Korea Utara Didukung Rusia, Amerika Serikat Kembali Jatuhi Sanksi Baru
“Nah itu yang rakyat ngomong, nah ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Gerinda, ada di PDIP ada di Golkar ada di PKB di mana-mana. Kan ceruk ini ya kan mereka lihat mana yang mendengarkan suara kami kan," ujar Luhut.
Sebelumnya, wacana terkait dengan penundaan Pemilu 2024 ramai menjadi pembicaraan masyarakat setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan penundaan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 selama 1 tahun atau 2 tahun.***