PR DEPOK - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyayangkan sikap Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang akan mendeklarasikan Jokowi presiden tiga periode.
Menurut HNW, Apdesi seharusnya meminta solusi permasalahan masyarakat yang terjadi saat ini bukan malah kegiatan mendeklarasikan Jokowi tiga periode.
Komentar itu disampaikan HNW melalui akun Twitter pribadinya.
Baca Juga: Satgas Covid-19 Tidak Melarang Buka Puasa Bersama, Namun Dilarang Berbicara
"Tadinya diperkirakan APDESI jumpa Presiden Jokowi untuk minta solusi atasi masalah-masalah Rakyat di Desa seperti minyak goreng, tahu tempe dan telor mahal-mahal harga gabah turun, bawang putih, cabai dan garam masih impor. Eh malah akan Deklarasi Dukung Jokowi 3 Periode," ujar HNW seperti dikutip PikiranRakyat-Depok.com.
HNW menegaskan berdasarkan Pasal 7 UUD 1945, presiden dan wakil presiden (wapres) memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
Dengan demikian, presiden dan wapres dapat menjabat paling lama 10 tahun dalam dua periode.
Baca Juga: Dulu Lama Sekolah di Luar Negeri, Ivan Gunawan Akui Kaget Ada Ospek di Indonesia
"Indonesia negara hukum. Kepala Desa memang boleh sampai 3 periode, tetapi Kepala Negara (Presiden) maksimal 2 periode 5 tahun via Pemilu. Begitu ketentuan UUD NRI 1945 pasal 7,” ujarnya.
Lebih lanjut, HNW pun membandingkan sikap Jokowi dan SBY.
Menurutnya, SBY bisa legowo untuk menaati konstitusi.
Baca Juga: Akses Cek Bansos Kemensos, Dapatkan Bantuan Tunai PKH Anak Sekolah Rp 4,4 Juta Untuk Kategori Ini!
“Saat Presidennya SBY, beliau legowo taati ketentuan 2 periode saja," ujarnya.
HNW juga menegaskan Jokowi sebagai kepala negara dan pemerintah seharusnya bisa tegas tolak dukungan Apdesi untuk 3 periode.
Dia pun meminta Jokowi mengajari rakyat untuk menaati konstitusi.
Baca Juga: Cara Jenius Momo dan Sana TWICE Selundupkan Jokbal ke Asrama Semasa Trainee
"Sudah seharusnya Presiden penuhi janji-janji kampanyenya untuk seluruh Rakyat Indonesia. Dan seharusnya Presiden juga ajari Rakyat untuk taat konstitusi, tidak membiarkan mereka melakukan aksi-aksi yang tak sesuai dengan konstitusi seperti dukungan masa jabatan Presiden 3 periode," katanya.***