PR DEPOK - Pembahasan kembali Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) ternyata menimbulkan polemik dan menjadi perbincangan berbagai elemen masyarakat.
Sejumlah masyarakat banyak yang menolak agar pemerintah tidak membahas RUU HIP.
Selain itu, diberitakan sebelumnya oleh tim Pikiranrakyat-bekasi.com, salah satu yang juga ikut mengomentari perkembangan kondisi sosial dan politik di Indonesia yakni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Baca Juga: Penyelundupan Narkoba dalam Deodoran Berhasil Digagalkan, Pemesan Berasal dari Rutan di Bandung
SBY mengatakan saat membicarakan atau merancang hal-hal yang berkaitan dengan ideologi dan dasar negara Pancasila, dibutuhkan rasa kehati-hatian lebih, terlebih jika pembahasan tersebut menyentuh sistem kehidupan bernegara.
Ia menilai jika pembahasan tersebut tidak dilakukan dengan hati-hati maka rentan menimbulkan terjadinya bentrok ideologi yang mengarah pada kondisi yang tidak menguntungkan negara.
Bukan hanya itu, melihat adanya gejolak penolakan dari masyarakat, dilansir oleh Pikiranrakyat-depok.com dari RRI, Aliansi Mahasiwa Islam Nasional Indonesia (AMIN) berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI dan Istana Presiden pada Rabu, 24 Juni 2020.
Baca Juga: Penyelundupan Narkoba dalam Deodoran Berhasil Digagalkan, Pemesan Berasal dari Rutan di Bandung
Dalam aksi tersebut, mereka ingin menyampaikan tujuh tuntutan salah satunya adalah menuntut pencabutan dan pembatalan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
"Iya, Insya Allah jadi (melakukan aksi di depan gedung DPR RI dan Istana Presiden)," ujar Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Al Gadri.
Mengenai jumlah massa yang akan datang, Al Gadri belum bisa menyebutkannya.
Al Gadri mengaku hingga kini terus melakukan komunikasi dengan rekan-rekannya yang ada di Bogor, Depok serta di daerah lainnya.
Baca Juga: Unik, Sepeda Listrik di Nepal Dibuat dari Bahan Dasar Bambu
"Belum fix. Soal massa masih tentatif. Saya masih sibuk komunikasi dengan teman-teman di Bogor, Depok, dan lain-lain," katanya.
Berdasarkan informasi yang didapat, aksi demo tersebut akan melibatkan beberapa elemen masyarakat dan pemuda serta menerapkan protokol kesehatan.
Dalam aksi demo yang direncanakan tersebut, mereka mengajukan tujuh tuntutan kepada DPR RI dan Presiden RI.
Baca Juga: Raih Hadiah Rp 3 Miliar, Provinsi Jambi Juara Inovasi Kehidupan New Normal
Berikut tujuh tuntutan aksi demo AMIN:
1. Menolak Undang-undang Haluan ideologi Pancasila disahkan dan mendesak seluruh Fraksi partai untuk tidak menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat.
2. Mendesak Pimpinan DPR untuk mengeluarkan RUU HIP dari Prolegnas.
3. Mendukung penuh MUI menolak RUU HIP.
4. Mendesak Penegak Hukum membongkar Inisiator siapa dalang RUU HIP.
5. Mendesak Presiden untuk bersama-sama menolak RUU HIP.
6. Bubarkan partai berbau ajaran komunis dalam Gedung DPR RI.
7. Kembalikan GBHN tolak Nawacita.***