PR DEPOK - Mantan anggota DPR RI 2009-2010, Anas Urbaningrum, komentari pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait sistem pemilu di Indonesia yang diisukan menjadi sistem proporsional tertutup.
SBY mengatakan jika terjadinya perubahan sistem proporsional tertutup maka bisa saja menimbulkan ‘chaos’ politik. Karena, tahapan pemilu sudah berjalan.
Menurut Anas, isu sistem proporsional tertutup belum tentu terjadi dan seharusnya SBY tak perlu membuat gaduh dengan membuat pernyataan tersebut.
"Perubahan sistem untuk pemilu tahun 2009 terjadi pasca putusan MK 23 Desember 2008. Pemungutan suaranya terjadi pada 9 April 2009. Pemilu 2009 terbukti berjalan lancar dan tidak ada “chaos” politik. Jadi lebih baik Pak @SBYudhoyono tidak bicara “chaos” terkait dengan pergantian sistem pemilu di tengah jalan. Tidak elok bikin kecemasan dan kegaduhan," kata Anas dari Twitter @anasurbaningrum yang dikutip PikiranRakyat-Depok.com pada Senin, 29 Mei 2023.
Baca Juga: PPDB Kota Tangerang 2023 Jenjang SD: Syarat, Cara Pendaftaran, dan Jadwal Pelaksanaan
Kata Mantan ketua Umum Partai Demokrat ini, SBY cukup bicara dalam konteks setuju atau tidak. Karena itu perihal perbedaan pendapat yang biasa saja.
Ia pun mengingat peristiwa Pemilu 2009, di mana kala itu SBY masih menjabat sebagai Presiden Indonesia periode kedua dan sistem pemilu berganti di tengah jalan.
"Maaf, sekadar menuliskan fakta kecil terkait pemilu 2009 yang juga terjadi pergantian sistem pemilu di tengah jalan. Tidak mungkin beliau lupa atas peristiwa pemilu 2009 tersebut yang alhamdulillah tidak terjadi “chaos”, melainkan baik-baik saja," ujarnya.
Sebelumnya, terkait pemilu dengan sistem proporsional tertutup berawal dari pernyataan Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana. Ia menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengembalikan sistem tertutup pada Pemilu 2024.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Cancer, Leo, dan Virgo Selasa, 30 Mei 2023: Pendapatan Meningkat Pesat
"Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja," kata @dennyindrayana.
SBY pun memberikan pandangannya. Ia mengatakan bahwa sesungguhnya penetapan UU tentang sistem pemilu berada di tangan Presiden dan DPR, bukan di tangan MK.
"Mestinya Presiden dan DPR punya suara tentang hal ini. Mayoritas partai politik telah sampaikan sikap menolak pengubahan sistem terbuka menjadi tertutup. Ini mesti didengar *SBY*," kata @SBYudhoyono.
Mantan Presiden ke-6 Indonesia juga menilai jika ada perubahan sistem pemilu 2024 mendatang, bakal hanya menimbulkan ‘chaos’ politik.
Baca Juga: 7 Quotes dari Para Tokoh yang Dapat Membuat Anda Tertawa
"Sesuai konstitusi, domain dan wewenang MK adalah menilai apakah sebuah UU bertentangan dengan konstitusi, dan bukan menetapkan UU mana yang paling tepat ~ Sistem Pemilu Tertutup atau Terbuka? *SBY*" katanya.
Selain itu, kalau MK tidak memiliki argumentasi kuat bahwa sistem pemilu terbuka bertentangan dengan konstitusi sehingga diganti menjadi tertutup, maka menurutnya, mayoritas rakyat akan sulit menerimanya.
"Ingat, semua lembaga negara termasuk Presiden, DPR dan MK harus sama-sama akuntabel di hadapan rakyat *SBY*" ujar dia.***