PR DEPOK - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan akan ada 572.496 formasi aparatur sipil negara (ASN) nasional 2023.
Pemerintah membagi jumlah tersebut untuk 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN dan pemerintah daerah sebanyak 493.634 ASN.
Berikut alokasi pembagian untuk setiap daerah:
1. Instansi Pemerintah Pusat
- Untuk CPNS: 28.903.
- Untuk PPPK: 49.959.
2. Pemerintah Daerah
- PPPK Guru: 296.084.
- PPPK Tenaga Kesehatan: 154.724.
- PPPK Teknis 42.826.
Baca Juga: Ide Kostum Karnaval untuk Menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2023
Untuk proses seleksi direncanakan akan dimulai pada bulan September 2023.
Dikutip oleh PikiranRakyat-Depok dari situs Menpan RB, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas berjanji tidak akan ada proses titip-menitip dan akan dilakukan secara fair.
"Terima kasih kepada instansi yang menyampaikan usulan formasi. Kami menjamin semuanya fair, tidak bisa titip menitip. Kita harap ASN bisa melahirkan kinerja berdampak yang dapat dirasakan masyarakat, sesuai arahan Presiden." ungkap Abdullah Azwar Anas.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN 2023 yang digelar di Jakarta pada Kamis, 3 Agustus 2023.
Baca Juga: 5 Destinasi Bakso Paling Lezat di Sukoharjo, Nikmati Kelezatan yang Menggoda
Abdullah Azwar Anas, mengatakan bahwa terdapat beberapa arahan kebijakan dalam proses perekrutan ASN 2023 ini.
Pertama, fokus kepada pelayanan dasar dengan guru dan tenaga kesehatan akan menjadi formasi dengan jumlah paling banyak.
"Hampir 80 persen formasi 2023 untuk guru dan tenaga kesehatan." ungkap Anas.
Kedua, memberi kesempatan rekrutmen untuk talenta digital dan data scientist.
Ketiga, untuk mengurangi rekrutmen pada formasi yang akan terdampak transformasi digital.
Baca Juga: Update! Tempat dan Jadwal Pencairan Bansos PKH Agustus 2023, Segera Cek Nama Penerima Online
Menteri PANRB menambahkan, rekrutmen ASN 2023 dimaksudkan untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN atau sering disebut tenaga honorer.
Diketahui bahwa saat ini, tenaga non-ASN ada sebanyak 2,3 juta, dan sedang dalam proses diaudit BPKP bersama BKN.
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto juga mengatakan bahwa rekrutmen CASN harus diputuskan dengan mempertimbangkan tenaga non-ASN dengan memperhatikan kemampuan pembayaran gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.***