PR DEPOK - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah mengambil langkah berani dengan mendirikan Satuan Tugas (Satgas) Anti Money Politic, sebuah langkah proaktif untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul dalam pesta demokrasi Pemilu 2024.
Dalam suatu acara yang digelar di Dewan Pers, Jakarta, Rabu lalu, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho, mengumumkan pembentukan Satgas Anti Money Politic dengan keyakinan bahwa langkah ini akan membantu mencegah kemungkinan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) akibat praktik money politic yang meresahkan.
"Polri juga akan membentuk Satgas Anti Money Politic," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho dalam acara di Dewan Pers, Jakarta, dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari ANTARA, Rabu, 9 Agustus 2023.
Sandi Nugroho, seorang Jenderal bintang dua yang berpengalaman, menjelaskan bahwa tujuan utama dibalik pembentukan Satgas Anti Money Politic adalah untuk mengamankan proses demokrasi dengan memastikan bahwa praktik money politic tidak merusak integritas pemilu.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Taurus Besok, 10 Agustus 2023: Hambatan Kecil Akan Muncul dalam Masalah Pekerjaan
Situasi atau kondisi yang bisa dihasilkan oleh money politic, seperti gangguan kamtibmas atau kegaduhan sosial, berpotensi merusak esensi pemilu yang adil dan demokratis. Dengan langkah ini, Polri telah memperlihatkan komitmen untuk menghadirkan pemilu yang lebih transparan, adil, dan berkualitas.
"Itu juga kami siapkan," ujar Sandi.
Lebih dari sekadar membentuk Satgas Anti Money Politic, Polri juga telah mengupayakan serangkaian langkah antisipatif guna memastikan bahwa Pemilu 2024 berlangsung dalam suasana aman, lancar, dan kondusif.
Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan ini, Polri telah menyiapkan rencana operasi khusus dengan nama sandi Operasi Mantap Brata, sebuah langkah yang telah menjadi bagian penting dari rutinitas setiap penyelenggaraan pemilu.
Baca Juga: Coba Cicipi 5 Bakso Terenak yang Berada di Soreang, Ratingnya Bagus!
Dengan menggunakan pendekatan ini, Polri telah menunjukkan bahwa mereka telah siap untuk melaksanakan pengamanan Pemilu dengan tindakan tegas dan terkoordinasi.
"Operasi Mantap Brata itu menjadi bagian rutin setiap pemilu, Polri pasti akan melaksanakan Mantap Brata untuk pengamanan penyelenggaraan pemilu," katanya.
Selain mengamankan proses pemilu, Polri juga memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga integritas informasi dan mencegah penyebaran berita palsu. Upaya untuk menangkal berita bohong, mencegah polarisasi masyarakat, dan menghindari politik identitas adalah bagian dari peran krusial yang telah diemban oleh Polri dalam memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik.
Dengan langkah-langkah proaktif yang diambil oleh Polri, termasuk pendirian Satgas Anti Money Politic, rencana Operasi Mantap Brata, dan komitmen untuk menjaga integritas informasi, Pemilu 2024 memiliki potensi untuk bersinar lebih terang dan menjadi bukti nyata akan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang kuat.***