PR DEPOK - Kontroversi pernyataan Ketua DPP Bidang Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani soal Sumatra Barat (Sumbar) dan Pancasila hingga kini masih jadi bahan perbincangan banyak pihak.
Terlebih, anak dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri itu pun hingga kini belum angkat bicara setelah pernyataannya soal Sumbar dan Pancasila dinilai banyak pihak kontroversi.
Seperti diketahui sebelumnya, Puan Maharani dalam kesempatan pengusungan paslon Pilgub Sumbar berharap agar provinsi tersebut menjadi provinsi yang memang mendukung negara
Pancasila.
Baca Juga: Film 'Mulan' Baru Dirilis, Aktivis Hongkong Serukan #BoikotMulan
Banyak pihak memberikan tanggapan, baik memberikan dukungan maupun mengkritisi pernyataan yang dilontarkan Puan Maharani. Adala Pakar komunikasi politik Universitas Harapan Emrus Sihombing juga turut memberikan tanggapannya.
Emrus Sihombing mengatakan sangat menyayangkan terjadinya penggiringan wacana negatif di ruang publik, terutama pernyataan dari Puan Maharani belum lama ini.
Lebih lanjut ia menyebutkan, orang yang tidak setuju lebih cenderung memberikan pendapat bernuansa politis dan pragmatis, ketimbang substansi makna mendalam dari pernyataan Puan Maharani yang menyebut 'semoga Sumbar jadi pendukung negara Pancasila'.
"Jika kita simak dengan teori akal sehat aja, ungkapan Puan sedikitpun tidak menyebut apalagi menyinggung (perasaan) suku atau etnis tertentu yang ada di Sumbar," kata Emrus Sihombing dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari situs Warta Ekonomi dengan judul Masih Diributkan, Pakar Analisis Ucapan Puan: Maknanya Dalam.
Baca Juga: Tak Suka Istri Melahirkan Bayi Perempuan, Seorang Suami dengan Keji Meracuni Anaknya yang Baru Lahir
Indonesia sebagai negara kesatuan, dijelaskan dia, harus dimaknai bahwa setiap provinsi milik kita bersama. Bukan seolah milik satu etnis atau suku tertentu, sekalipun etnis tersebut lebih dulu datang dan tinggal bahkan lebih banyak jumlahnya di provinsi tersebut.
Emrus Sihombing menilai semua suku dari seluruh Tanah Air sudah ada di Sumbar, atau setidaknya pernah tinggal di sana. Sehingga, Sumbar bukan suku atau etnis.
"Jadi jika ada sekelompok orang yang hendak menolak penyartaan Puan Maharani atau bahkan berencana melaporkan ke jalur huku, tampaknya kurang pas dan bisa jadi belum
melakukan pengkajian mendalam dan hilostik," ujar dia.
Seharusnya, kata Emrus Sihombing, wacana publik tertuju pada bagaimana perwujudan hak setiap individu sebagai WNI yang tinggal di Sumbar dan semua provinsi di Indonesia dapat dijamin dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
Baca Juga: 150 TKA Tiongkok Baru Tiba di Riau, Disnaker: Bukan Pegawai Lokal Tidak Mampu, Mereka Lebih Paham
"Konstitusi kita UUD 1945, menggunakan kata 'setiap' warga negara, bukan menggunakan diksi 'kelompok' atas dasar kategori sosial tertentu, termasuk juga etnis. Itu artinya, setiap individu WNI memiliki hak dan kewajiban yang sama sekalipun dari suku atau etnis yang berbeda," katanya mengakhiri.***