PR DEPOK - Kabar soal 59 negara memboikot warga negara Indonesia (WNI) masuk ke wilayahnya mendapatkan tanggapan dari beberapa pihak.
Kali ini tanggapan perihal hal tersebut datang dari Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jazuli Juwaini pada Rabu 9 September 2020.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari RRI, Jazuli Juwaini mengatakan bahwa hal ini harus dijadikan introspeksi dan cambukan agar pemerintah terus bekerja keras untuk menyelamatkan rakyat Indonesia.
Baca Juga: Berdalih Transfer Ilmu Pengasihan, Pria di Bekasi Lakukan Pencabulan ke ABG Usia 17 Tahun
Oleh karena itu, ia meminta kepada pemerintah untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia.
"Prioritas utama saat ini adalah menyelamatkan nyawa rakyat dari pandemi Covid-19. Soal ekonomi, diplomasi, adalah prioritas sekian. Bahwa 59 negara menutup diri dari WNI untuk masuk itu realitas yang harus direspon serius dengan meningkatkan proteksi dan penyelamatan meluasnya wabah covid di dalam negeri," katanya.
Lebih lanjut, ia menilai akibat tidak fokus pada penyelematan rakyat, dampak ekonomi Indonesia malah kian parah nantinya. Bahkan kini banyak negara yang melarang WNI masuk karena protokol kesehatan dinilai tidak optimal mencegah merebaknya Covid-19.
"Fraksi PKS meminta kepada pemerintah untuk memprioritaskan nyawa rakyat, kaena nyawa rakyat adalah nomor satu. Ekonomi tidak akan bangkit jika rakyat sakit," ucap Jazuli Juwaini.
Baca Juga: Kemenkes Cabut Syarat Rapid Test Bagi Pelaku Perjalanan, Ahli: Tak Bisa Jadi Acuan Diagnosa Covid-19
Anggota Komisi I DPR RI ini juga mengingatkan pemerintah agar menggunakan anggaran negara secara bijaksana dalam menanggulangi pandemi Covid-19 ini.
"Setiap rupiah yang mengalir dari APBN harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Mari kita fokus lindungi kesehatan rakyat. Penggunaan anggaran harus tepat sasaran, fokus, tidak boleh ada penumpang gelap," ujar dia.
Fraksi PKS, lanjut Jazuli, senantiasa berkomitmen untuk memberi solusi atas setiap permasalahan bangsa ekaligus mengutamakan kepentingan umat dan rakyat.
"Karena PKS bukan eksekutif, bukan berarti kami harus diam. Tetapi kami berupaya mencari rumusan-rumusan terbaik untuk memberi tawaran solusi alternatif bagi pemerintah," katanya mengakhiri.
Baca Juga: Anggaran Dana BOS Disunat Kemenag, DPR: Saya Kira Ga Punya Otak dan Kepedulian kepada Orang Miskin!
Sebelumnya diberitakan, sejumlah negara di dunia yang menerapkan larangan kepada WNI untuk masuk ke wilayah mereka, di antaranya Amerika Serikat (AS), Malaysia, Afrika Selatan, Hungaria, dan Uni Emirate Arab (UEA).***