PR DEPOK - Fahri Hamzah menimbulkan pertanyaan menariK, 'mengapa publik enggan memilih Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Surakarta, sebagai bakal calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024'? Pertanyaan ini muncul mengingat Gibran adalah putra sulung dari Presiden Joko Widodo.
Dalam sebuah diskusi polemik yang berjudul "Suhu Politik Pasca Putusan MK," Fahri Hamzah mengeksplorasi argumennya secara daring di Jakarta. Ia mempertanyakan apakah warga negara harus kehilangan hak pilih mereka hanya karena Gibran adalah anak seorang pejabat tinggi.
Menariknya, Fahri membandingkan situasi ini dengan dukungan untuk tokoh lain seperti Mahfud MD atau Anies Baswedan, dengan merinci bahwa dalam demokrasi, keputusan akhir tetap berada di tangan rakyat.
"Kalau orang memilih Mahfud MD, kalau orang memilih Pak Anies, kenapa orang enggak boleh memilih Gibran? Apakah hak warga negara harus dipotong karena dia adalah anak pejabat?" kata Fahri dalam diskusi Polemik Trijaya “Suhu Politik Pasca Putusan MK” dipantau secara daring di Jakarta, dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari ANTARA, Sabtu, 28 Oktober 2023.
Baca Juga: Empat Bintang Bersinar: Arsenal Menang Telak Lima Gol Tanpa Balas Atas Sheffield
Dalam pandangannya, demokrasi tidak mengenal konsep mempertahankan kekuasaan, karena semua dipilih oleh rakyat. Untuk membuktikan poin ini, Fahri memberikan contoh sejumlah kontestan pemilu yang memiliki ikatan keluarga dengan pejabat publik, namun tidak berhasil meraih kemenangan.
Dalam pernyataannya, Fahri Hamzah menegaskan bahwa dalam demokrasi, tidak ada konsep mempertahankan kekuasaan secara terus-menerus. Semuanya tergantung pada pilihan rakyat, yang pada akhirnya memilih pemimpin mereka melalui mekanisme pemilihan. Dengan kata lain, semua keputusan dibuat oleh rakyat dalam proses pemilihan demokratis.
"Tidak ada istilah melanggengkan kekuasaan dalam demokrasi, semuanya itu adalah elected by the people, jadi semua itu dipilih oleh rakyat," ujarnya.
Selanjutnya, ia mendorong para kontestan Pilpres 2024 untuk tidak takut bersaing, tanpa memperhitungkan latar belakang keluarga atau hubungan dengan pejabat. Pesan yang diusungnya adalah agar mereka berani terlibat dalam kontestasi demokratis tanpa rasa takut.
Baca Juga: 7 Rekomendasi Mie Ayam dan Bakso Terkenal Enak dan Mantap di Kota Yogyakarta
Fahri Hamzah mencatat bahwa banyak keturunan pemimpin dari masa lalu yang mengalami kekalahan dalam pemilihan oleh rakyat. Sebagai contoh, ia merujuk pada kekalahan keponakan Pak JK (Jusuf Kalla) yang bahkan kalah dengan opsi kotak kosong.
Selain itu, anak Pak Ma'ruf Amin di Tangerang juga mengalami kegagalan dalam mendapatkan dukungan rakyat. Dengan menyebut contoh ini, Fahri menyoroti bahwa keturunan pejabat tinggi tidak selalu menjamin kesuksesan dalam arena politik demokratis.
"Ada banyak anak-anak pemimpin pada masa lalu yang dikalahkan rakyat. Saya sering bilang keponakan Pak JK (Jusuf Kalla) kalah dengan kotak kosong, anaknya Pak Ma'ruf Amin di Tangerang dikalahkan, " ucapnya.
Fahri juga meyakini bahwa Presiden Joko Widodo akan bersikap netral dalam Pilpres 2024, meskipun anaknya, Gibran, berada di
Baca Juga: Israel Percepat Kampanye Darat Melawan Hamas dalam 'Tahap Kedua' Perang Gaza
Fahri Hamzah menjelaskan bahwa situasi ini melibatkan pihak-pihak yang berbeda, di mana Presiden yang akan terpilih bukanlah Gibran, melainkan Prabowo. Ia menekankan perbedaan partai antara Prabowo dan Jokowi, serta mencatat bahwa koalisi yang dibentuk oleh keduanya juga berbeda.
Dengan kata lain, Fahri menyoroti bahwa keberadaan Gibran dalam konteks Pilpres 2024 tidak langsung terkait dengan Presiden Joko Widodo atau partai yang saat ini didukung oleh Jokowi, yakni PDI Perjuangan.koalisi politik yang berbeda dengan partai yang didukung oleh Jokowi saat ini, yakni PDI Perjuangan.
"Kalau ini kan masih berjarak pada orang lain, yang akan menjadi presiden kan bukan Gibran, presidennya Prabowo, Prabowo itu partainya lain dengan Pak Jokowi, koalisi yang dibentuk juga lain," kata dia.
Sebagai informasi tambahan, sebelumnya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka secara resmi mendaftar sebagai bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada hari terakhir pendaftaran, Rabu 25 Oktober 2023.***