PR DEPOK - Beberapa waktu lalu masyarakat dikejutkan dengan keputusan beberapa artis yang menyatakan akan bertarung dalam gelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diadakan rutin lima tahunan tersebut.
Dilaporkan, beberapa artis yang sebelumnya mendeklarasikan diri akan daftar untuk menjadi kepala daerah atau wakil, harus berlapang dada menghadapi kenyataan bahwa mimpi yang diinginkan harus kandas.
Sementara itu, pengamat politik Haris Hijrah Wicaksana menilai keikutsertaan para artis dalam Pilkada 2020 serentak diberbagai daerah tanah air dikhawatirkan tidak akan maksimal dikarenakan kurang memahami kebijakan-kebijakan pemerintahan.
Baca Juga: Anies Baswedan Terapkan PSBB Total Lagi, PKPI: Dia Gagal, Sebelumnya Demo dan Deklarasi Diizinkan
"Jika artis itu tidak memahami kebijakan pemerintahan tentu bagaimana untuk mengurus masyarakat dan dipastikan akan mempengaruhi kualitas pemerintahan itu sendiri," kata Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Stisip) Setia Budhi Rangkasbitung pada Minggu, 13 Agustus 2020 seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, artis yang maju dalam Pilkada 2020 serentak tersebut merupakan artis nasional, selain itu kebanyakan posisi mereka untuk mengisi posisi wakil kepala daerah, di antaranya Sahrul Gunawan Wakil Bupati Bandung, Iyeth Bustami Wakil Bupati Bengkalis, bahkan Lucky Hakim Wakil Bupati Indramayu.
Lebih lanjut Haris mengkhawatirkan bila artis tersebut memenangkan kontestasi pilkada 2020, dan memimpin pemerintahan, ia meragukan bahwa artis tersebut mengerti tentang tata cara mengambil kebijakan dalam pemerintahan.
Ia pun mengatakan bahwa, apabila mereka tidak mengerti kebijakan pemerintahan maka bagaimana memimpin masyarakat.
Baca Juga: Kirim Surat ke Jokowi, Orang Terkaya di Indonesia Sebut Penerapan PSBB Total di Jakarta Tidak Tepat
Haris pun mengatakan bahwasannya para artis harus memahami tata cara pengambilan kebijakan pemerintahan, akuntabilitas pemerintahan, mekanisme pembuatan kebijakan, mekanisme pengajuan anggaran, mekanisme pengajuan surat pertanggungjawaban, serta perubahan anggaran.
"Itu pekerjaan rumah kita dan jangan sampai dia itu tidak mengerti dan hanya tanda tangan serta bagus-bagus saja," kata Haris.
Lebih lanjut Haris pun mengatakan bahwa pada kalangan artis yang menjadi petahana, dan partai politik yang diusung pada pilkada tersebut ia menilai langkah yang ditempuh cukup instan, hal tersebut dikarenakan mereka memiliki elektoral tinggi dengan keterkenalan itu.
Haris menilai bahwa dalam konstelasi politik, yang menang pilkada memiliki persyaratan dua kapital, yakni ekonomi dan sosial. Apabila, calon kepala daerah itu tidak dikenal masyarakat luas tentu secara ekonomi akan mengeluarkan biaya modal cukup besar.
Baca Juga: Sehari Jelang PSBB Total Jakarta, DPR: Anies Baswedan Bingungin! Jokowi Aja Salah Tafsir
Dosen Stisip Setia Budhi itu pun mengatakan, bila artis tersebut terkenal, maka modal sosialnya cukup tinggi dengan memiliki jaringan masyarakat umum, sehingga dapat menekan biaya politik yang dikeluarkan.
Lebih lanjut Haris mengatakan bahwa untuk meraih kemenangan dalam pilkada tersebut harus memenuhi dua persyaratan yakni modal dan keterkenalan.
"Kami menilai parpol pengusung artis itu untuk kemenangan pilkada dengan biaya politik tidak besar, karena mereka lebih dikenal di kalangan masyarakat dan dipastikan dapat mendongkrak perolehan suara," kata Haris.***