PR DEPOK - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta memberikan jaminan bahwa hak pencairan uang transportasi bagi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan terpenuhi, meskipun membutuhkan waktu.
Ketua Divisi Teknis KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya, menegaskan komitmen mereka untuk memastikan pembayaran tersebut, walaupun prosesnya memerlukan penyesuaian dengan beban kerja.
Kendala Teknis Bisa Jadi Penyebab Keterlambatan Pencairan Uang Transportasi
Dody Wijaya menyampaikan bahwa apabila ada anggota KPPS yang belum menerima upah transportasi, kemungkinan disebabkan oleh kendala teknis, seperti masalah administratif.
Meskipun demikian, KPU DKI Jakarta memastikan akan segera menyelesaikan kendala tersebut agar hak anggota KPPS dapat segera ditunaikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja mereka.
"Proses pencairan anggaran kan perlu waktu ya menyesuaikan dengan beban kerja, tapi kami pastikan itu pasti dibayarkan," kata Ketua Divisi Teknis KPU DKI Jakarta Dody Wijaya di Jakarta, dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Antara, Sabtu.
"Itu kami pastikan hak-hak untuk penyelenggara Pemilu terutama teman-teman KPPS dan badan Adhoc itu semuanya sudah dialokasikan oleh negara," ujarnya.
Baca Juga: 7 Kuliner Ayam Goreng Paling Enak di Yogyakarta, Ini Alamat Lengkap dengan Jam Bukanya
Hak Anggota KPPS Akan Dijamin, Kendala Teknis Akan Dibereskan
Dody merinci bahwa anggota KPPS berhak menerima dana transportasi sebesar Rp50 ribu saat pelantikan, dan Rp100 ribu untuk bimbingan teknis (bimtek).
KPU DKI Jakarta menegaskan bahwa semua penyelenggara Pemilu, mulai dari anggota hingga Ketua KPPS, akan mendapatkan haknya sesuai dengan beban kerja yang mereka emban.
Baca Juga: Gibran Blusukan ke Pasar Kemiri Muka Depok, Netizen: Mampirlah ke UI Debat Terbuka Sama Mahasiswa
Jaminan Tanpa Potongan: KPU DKI Jakarta Pastikan Hak Anggota KPPS Terpenuhi
KPU DKI Jakarta menegaskan bahwa tidak ada potongan atau pengurangan dari bantuan yang diberikan kepada anggota KPPS. Dengan total 215.362 petugas KPPS yang dikerahkan untuk Pemilu 2024, KPU memastikan bahwa semua honor sesuai dengan ketetapan, yakni Rp1,2 juta untuk ketua dan Rp1,1 juta untuk anggota.
"Jadi tidak ada yang namanya dipotong atau dikurangi oleh pihak-pihak dari yang memberikan bantuan tersebut," tegas Dody.
Dalam rangka menunjang kinerja anggota KPPS, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menyediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan (Medical Check Up/MCU) bagi sekitar 210.000 anggota KPPS di DKI Jakarta.
Pemeriksaan mencakup tekanan darah, gula darah, hingga kolesterol untuk memastikan kesehatan mereka selama periode kerja satu bulan, dari 25 Januari hingga 25 Februari 2024.***